Dalang Pelaku Serangkaian Kekerasan Mesti Dicari
JAYAPURA- Kepemimpinan Kolektif ‘Nasional Bangsa Papua’, melalui media releasenya yang disampaikan Dominikus Sorabut kepada Bintang Papua, Jumat ( 10/12) secara khusus mau mengomentari peristiwa penembakan, penyisiran dan penahanan terhadap warga Sipil Papua selam bulan November – Desember 2010.Dikatakan, dengan mencermati situasi menjelang bulan Desember dalam tahunnya, selalu diwarnai pertumpahan Darah yang menyelimuti ketenagan dan keakraban rakyat Papua yang dilalui dengan peristiwa penculikan Theys H. Eluay, penembakan Kelly Kwalik dan sebagainya.Bahkan akhir tahun 2010 di bulan November dan Desember telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan, pengerebekan, penyitaan harta kekayaan dan lainnya yang meresahkan masyarakat Papua seperti penembakan terhadap 5 orang warga sipil di kampung Nafri.Menurut Dominikus Sorabut, sebelum peristiwa penembakan di Kampung Nafri, ada beberapa peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi, yakni pembakaran rumah di Kampung Yoka akibat lagu yang melecehkan martabat rakyat pegunungan Tengah Papua.
Selain itu masih terjadi peang suku di Timila Kwamki lama serta Distrik Iwur dan Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang serta adanya isu mobilisasi besar besaran yang isinya informasinya menyatakan tanggal 1 Desember 2010 akan dilaksanakan Referendum di Papua.Kepemimpinan Kolektif Naional Papua ini menilai, pemyerangan terhadap warga sipil di Kampung Nafri yang gagal diidentifikasikan pelakunya yang mengakibatkan aparat gabungan TNI – Polri mencurigai bahwa pelaku penyerangan warga sipil di Kampung Nafri adalah warga pegunungan tengah, sehingga secara brutal aparat melakukan penyisiran dan penyitaan harta serta penahanan terhadap warga Sipil disekitar Kampung Nafri dan Tanah Hitam.Dimana dalam waktu yang bersamaan terjadi penembakan penghuni lapas Abe Miron Wetipo, oleh anggota Polisi yang menyebabkan dua tahanan Politik Filep Karma dan Buctar Tabuni dianggap sebagai dalang kerusuhan di Lapas dan dipindahkan ke Polda Papua.
Dengan rentetan kejadian yang belum transparan siapa pelakunya itu, dinilai oleh Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua sebagai konflik yang sengaja dikelola dan dikembangkan untuk menyudutkan satu kelompok atau menjadikan kelompok lainnya sebagai objek sasaran terlebih kepada orang Papua yang dijerat dengan tindakan makar, separatis dan teroris.Dari fenomena dan tindakan nyata yang telah mengemuka dalam peristiwa penyisiran dan pengerebekan, pencekalan bahkan penembakan warga sipil, dinilai sebagai suatu upaya pengkondisian untuk menciptakan rasa takut, sehingga warga Papua secara tidak langsung juga dikondisikan sebagai pembuat kerusuhan dan kekacauan terutama kelompok masyarakat pegunungan tengah. Berkaitan dengan peristiwa ini,secar keseluruhan terlihat bahwa Pemerintah Daerah, Kapolda dan Pangdamm sedang membungkam semua peristiwa kekerasan di Papua dan sedang mengabaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Yang berikut, dengan kejadian beruntun yang terjadi dalam sebulan lebih ini, dinilai ketiga pemangku kuasa Gubernur, Pangdam , Kapolda dengan sengaja memelihara kekerasan dengan penegakkan hukum dan prosedur Hukum yang sewenang wenang, oleh sebab itu memutuskan rantai kekerasan yang sementara terjadi ini, perlu dilakukan penyelidikan mendalam dan komprehensif terhadap rentetan kejadian diatas sesuai dengan mandat yang diatur dalam UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta mengumumkan hasilnya kepada seluruh masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan kepada Para korban tak bersalah yang tengah ditahan. ( ven/don/03 )
WWW. FREE WEST PAPUA.BOYS.COM
Jumat, 10 Desember 2010
Kampus Uncen Dipalang Lagi
Kampus Uncen Dipalang Lagi
Peringatan Hari HAM Sedunia Diwarnai Kampanye Anti Kekerasan dan Penyiksaan
JAYAPURA–Lagi kampus Uncen menjadi sasaran pemalangan mahasiswa. Jika hari sebelumnya Kamis (9/12) kampus Uncen dipalang terkait demo peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, maka Jumat (10/12) kemarin mahasiswa kembali melakukan pemalangan depan pintu masuk kampus Uncen Abepura. Namun, kali ini aksi mahasiswa yang dipimpin Benyamin Gurik mengusung demo yakni, penuntasan berbagai persoalan HAM di Papua, dimana kemarin bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia . Akibat pemalangan, ribuan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian semester.Dalam orasinya, Benyamin Gurik menuntut pertanggung jawaban aparat atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. “Siapa yang tembak masyarakat Puncak Jaya , siapa yang bikin kacau di Papua,” teriak Benyamin. “Aparat” jawab para pendemo. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan,” Indonesia segera membuka diri akses tim investigasi internasional ke Papua”, “ Tarik pasukan militer non organik di Kabupaten Puncak Jaya dan Papua Barat secara menyeluruh”.
Aksi pemalangan dan demo dilakukan sejak pukul 07.00 pagi, kurang lebih sekitar dua jam mahasiswa berdemo, pihak Rektorat yang diwakili oleh Pembantu Rektor III, Paulus Homers datang dan menemui para pendemo. Dalam pembicaraan itu akhirnya disepakati, palang dibuka sehingga mahasiswa kembali berkuliah.Selanjutnya, Benyamin Gurik dan kawan kawan melakukan aksi longmarch dari kampus Uncen menuju Expo Waena yang berjarak kurang lebih 4 kilometer. Akibat aksi ini, terjadi kemacetan sepanjang ruas jalan Padang bulan-Waena. Sementara, di Expo Waena sekitar limapuluhan mahasiswa juga melakukan aksi yang sama, mereka kemudian bergabung bersama sama untuk selanjutnya menuju lapangan sentani tepatnya di Makam Theys untuk melakukan ibadah peringatan hari HAM sedunia.
Hari HAM Sedunia 10/12 kemarin menjadi momentum yang penting bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua, agar dapat mengingatkan kembali, mendorong dan mendesak pemerintah untuk kembali melihat kebijakannya selama ini. Misalnya Gubernur Provinsi Papua dalam program Respek mencerminkan HAM atau tidak. “Apakah hak-hak dasar ekonomi, sosial, budaya dan politik warga sipil sudah dipenuhi atau belum,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua Mathius Murib kepada wartawan disela sela kampanye Hari HSM Sedunia di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Jayapura, Jumat (10/12) kemarin. Jangan sampai ini hanya sebuah wacana, tambahnya, tapi kebutuhan dasar masyarakatnya belum di penuhi atau belum disentuh. Kebijakan apa pun baik oleh siapapun harus bernuansa HAM dan harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tak boleh diabaikan.
Hari HAM Sedunia di Jayapura, Provinsi Papua yang jatuh pada 10 Desember 2010 khususnya Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka mempromosikan, memajukan HAM untuk semua seperti Fokus Diskusi Group (FDG), pemantauan beberapa kasus, kampanye-kampanye HAM) untuk semua dalam bentuk poster, kostum, dan spanduk. Dia mengatakan, semua ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia tahun ini dan penekanan Komnas HAM itu dalam dua hal yang penting bahwa HAM untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, siapa pun dia, dan apa pun asalnya. “Jadi kita mendorong kepada negara dan kepada pemerintah, untuk dapat secara sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak dasar tadi itu, yaitu hak ekonomi, sosial,budaya,hak sipil dan politik warga negara. “
Menurutnya, bahwa tak ada pembenaran, tak ada alasan yang dipakai oleh aparat untuk mengabaikan hal-hal dasar manusia. “Apapun alasannya hak-hak mereka itu harus bisa dipenuhi,”katanya.
Hal ini sebenarnya, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada negara dan pemerintah, supaya hak-hak dasar tadi itu harus bisa dipenuhi secepatnya, jangan sampai ada kesan diabaikan dan jangan sampai ada kesan di biarkan, pada hal itu adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh di tunda, terutama dalam hak warga negara di bidang hak sipil dan politik, “ujarnya.“Itu kalau ditunda ya, ada ancaman yang sangat mendesak yang harus cepat di penuhi, kalau hak ekonomi, sosial, dan budaya kami mengerti itu perlu proses, Tapi harus ada kebijakan resmi dan perhatian resmi dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak tadi,”tukasnya. (ar/mdc/don/03)
Peringatan Hari HAM Sedunia Diwarnai Kampanye Anti Kekerasan dan Penyiksaan
JAYAPURA–Lagi kampus Uncen menjadi sasaran pemalangan mahasiswa. Jika hari sebelumnya Kamis (9/12) kampus Uncen dipalang terkait demo peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, maka Jumat (10/12) kemarin mahasiswa kembali melakukan pemalangan depan pintu masuk kampus Uncen Abepura. Namun, kali ini aksi mahasiswa yang dipimpin Benyamin Gurik mengusung demo yakni, penuntasan berbagai persoalan HAM di Papua, dimana kemarin bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia . Akibat pemalangan, ribuan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian semester.Dalam orasinya, Benyamin Gurik menuntut pertanggung jawaban aparat atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. “Siapa yang tembak masyarakat Puncak Jaya , siapa yang bikin kacau di Papua,” teriak Benyamin. “Aparat” jawab para pendemo. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan,” Indonesia segera membuka diri akses tim investigasi internasional ke Papua”, “ Tarik pasukan militer non organik di Kabupaten Puncak Jaya dan Papua Barat secara menyeluruh”.
Aksi pemalangan dan demo dilakukan sejak pukul 07.00 pagi, kurang lebih sekitar dua jam mahasiswa berdemo, pihak Rektorat yang diwakili oleh Pembantu Rektor III, Paulus Homers datang dan menemui para pendemo. Dalam pembicaraan itu akhirnya disepakati, palang dibuka sehingga mahasiswa kembali berkuliah.Selanjutnya, Benyamin Gurik dan kawan kawan melakukan aksi longmarch dari kampus Uncen menuju Expo Waena yang berjarak kurang lebih 4 kilometer. Akibat aksi ini, terjadi kemacetan sepanjang ruas jalan Padang bulan-Waena. Sementara, di Expo Waena sekitar limapuluhan mahasiswa juga melakukan aksi yang sama, mereka kemudian bergabung bersama sama untuk selanjutnya menuju lapangan sentani tepatnya di Makam Theys untuk melakukan ibadah peringatan hari HAM sedunia.
Hari HAM Sedunia 10/12 kemarin menjadi momentum yang penting bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua, agar dapat mengingatkan kembali, mendorong dan mendesak pemerintah untuk kembali melihat kebijakannya selama ini. Misalnya Gubernur Provinsi Papua dalam program Respek mencerminkan HAM atau tidak. “Apakah hak-hak dasar ekonomi, sosial, budaya dan politik warga sipil sudah dipenuhi atau belum,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua Mathius Murib kepada wartawan disela sela kampanye Hari HSM Sedunia di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Jayapura, Jumat (10/12) kemarin. Jangan sampai ini hanya sebuah wacana, tambahnya, tapi kebutuhan dasar masyarakatnya belum di penuhi atau belum disentuh. Kebijakan apa pun baik oleh siapapun harus bernuansa HAM dan harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tak boleh diabaikan.
Hari HAM Sedunia di Jayapura, Provinsi Papua yang jatuh pada 10 Desember 2010 khususnya Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka mempromosikan, memajukan HAM untuk semua seperti Fokus Diskusi Group (FDG), pemantauan beberapa kasus, kampanye-kampanye HAM) untuk semua dalam bentuk poster, kostum, dan spanduk. Dia mengatakan, semua ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia tahun ini dan penekanan Komnas HAM itu dalam dua hal yang penting bahwa HAM untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, siapa pun dia, dan apa pun asalnya. “Jadi kita mendorong kepada negara dan kepada pemerintah, untuk dapat secara sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak dasar tadi itu, yaitu hak ekonomi, sosial,budaya,hak sipil dan politik warga negara. “
Menurutnya, bahwa tak ada pembenaran, tak ada alasan yang dipakai oleh aparat untuk mengabaikan hal-hal dasar manusia. “Apapun alasannya hak-hak mereka itu harus bisa dipenuhi,”katanya.
Hal ini sebenarnya, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada negara dan pemerintah, supaya hak-hak dasar tadi itu harus bisa dipenuhi secepatnya, jangan sampai ada kesan diabaikan dan jangan sampai ada kesan di biarkan, pada hal itu adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh di tunda, terutama dalam hak warga negara di bidang hak sipil dan politik, “ujarnya.“Itu kalau ditunda ya, ada ancaman yang sangat mendesak yang harus cepat di penuhi, kalau hak ekonomi, sosial, dan budaya kami mengerti itu perlu proses, Tapi harus ada kebijakan resmi dan perhatian resmi dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak tadi,”tukasnya. (ar/mdc/don/03)
Kampus Uncen Dipalang Lagi
Kampus Uncen Dipalang Lagi
Peringatan Hari HAM Sedunia Diwarnai Kampanye Anti Kekerasan dan Penyiksaan
JAYAPURA–Lagi kampus Uncen menjadi sasaran pemalangan mahasiswa. Jika hari sebelumnya Kamis (9/12) kampus Uncen dipalang terkait demo peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, maka Jumat (10/12) kemarin mahasiswa kembali melakukan pemalangan depan pintu masuk kampus Uncen Abepura. Namun, kali ini aksi mahasiswa yang dipimpin Benyamin Gurik mengusung demo yakni, penuntasan berbagai persoalan HAM di Papua, dimana kemarin bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia . Akibat pemalangan, ribuan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian semester.Dalam orasinya, Benyamin Gurik menuntut pertanggung jawaban aparat atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. “Siapa yang tembak masyarakat Puncak Jaya , siapa yang bikin kacau di Papua,” teriak Benyamin. “Aparat” jawab para pendemo. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan,” Indonesia segera membuka diri akses tim investigasi internasional ke Papua”, “ Tarik pasukan militer non organik di Kabupaten Puncak Jaya dan Papua Barat secara menyeluruh”.
Aksi pemalangan dan demo dilakukan sejak pukul 07.00 pagi, kurang lebih sekitar dua jam mahasiswa berdemo, pihak Rektorat yang diwakili oleh Pembantu Rektor III, Paulus Homers datang dan menemui para pendemo. Dalam pembicaraan itu akhirnya disepakati, palang dibuka sehingga mahasiswa kembali berkuliah.Selanjutnya, Benyamin Gurik dan kawan kawan melakukan aksi longmarch dari kampus Uncen menuju Expo Waena yang berjarak kurang lebih 4 kilometer. Akibat aksi ini, terjadi kemacetan sepanjang ruas jalan Padang bulan-Waena. Sementara, di Expo Waena sekitar limapuluhan mahasiswa juga melakukan aksi yang sama, mereka kemudian bergabung bersama sama untuk selanjutnya menuju lapangan sentani tepatnya di Makam Theys untuk melakukan ibadah peringatan hari HAM sedunia.
Hari HAM Sedunia 10/12 kemarin menjadi momentum yang penting bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua, agar dapat mengingatkan kembali, mendorong dan mendesak pemerintah untuk kembali melihat kebijakannya selama ini. Misalnya Gubernur Provinsi Papua dalam program Respek mencerminkan HAM atau tidak. “Apakah hak-hak dasar ekonomi, sosial, budaya dan politik warga sipil sudah dipenuhi atau belum,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua Mathius Murib kepada wartawan disela sela kampanye Hari HSM Sedunia di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Jayapura, Jumat (10/12) kemarin. Jangan sampai ini hanya sebuah wacana, tambahnya, tapi kebutuhan dasar masyarakatnya belum di penuhi atau belum disentuh. Kebijakan apa pun baik oleh siapapun harus bernuansa HAM dan harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tak boleh diabaikan.
Hari HAM Sedunia di Jayapura, Provinsi Papua yang jatuh pada 10 Desember 2010 khususnya Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka mempromosikan, memajukan HAM untuk semua seperti Fokus Diskusi Group (FDG), pemantauan beberapa kasus, kampanye-kampanye HAM) untuk semua dalam bentuk poster, kostum, dan spanduk. Dia mengatakan, semua ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia tahun ini dan penekanan Komnas HAM itu dalam dua hal yang penting bahwa HAM untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, siapa pun dia, dan apa pun asalnya. “Jadi kita mendorong kepada negara dan kepada pemerintah, untuk dapat secara sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak dasar tadi itu, yaitu hak ekonomi, sosial,budaya,hak sipil dan politik warga negara. “
Menurutnya, bahwa tak ada pembenaran, tak ada alasan yang dipakai oleh aparat untuk mengabaikan hal-hal dasar manusia. “Apapun alasannya hak-hak mereka itu harus bisa dipenuhi,”katanya.
Hal ini sebenarnya, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada negara dan pemerintah, supaya hak-hak dasar tadi itu harus bisa dipenuhi secepatnya, jangan sampai ada kesan diabaikan dan jangan sampai ada kesan di biarkan, pada hal itu adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh di tunda, terutama dalam hak warga negara di bidang hak sipil dan politik, “ujarnya.“Itu kalau ditunda ya, ada ancaman yang sangat mendesak yang harus cepat di penuhi, kalau hak ekonomi, sosial, dan budaya kami mengerti itu perlu proses, Tapi harus ada kebijakan resmi dan perhatian resmi dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak tadi,”tukasnya. (ar/mdc/don/03)
Peringatan Hari HAM Sedunia Diwarnai Kampanye Anti Kekerasan dan Penyiksaan
JAYAPURA–Lagi kampus Uncen menjadi sasaran pemalangan mahasiswa. Jika hari sebelumnya Kamis (9/12) kampus Uncen dipalang terkait demo peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, maka Jumat (10/12) kemarin mahasiswa kembali melakukan pemalangan depan pintu masuk kampus Uncen Abepura. Namun, kali ini aksi mahasiswa yang dipimpin Benyamin Gurik mengusung demo yakni, penuntasan berbagai persoalan HAM di Papua, dimana kemarin bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia . Akibat pemalangan, ribuan mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian semester.Dalam orasinya, Benyamin Gurik menuntut pertanggung jawaban aparat atas berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. “Siapa yang tembak masyarakat Puncak Jaya , siapa yang bikin kacau di Papua,” teriak Benyamin. “Aparat” jawab para pendemo. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan,” Indonesia segera membuka diri akses tim investigasi internasional ke Papua”, “ Tarik pasukan militer non organik di Kabupaten Puncak Jaya dan Papua Barat secara menyeluruh”.
Aksi pemalangan dan demo dilakukan sejak pukul 07.00 pagi, kurang lebih sekitar dua jam mahasiswa berdemo, pihak Rektorat yang diwakili oleh Pembantu Rektor III, Paulus Homers datang dan menemui para pendemo. Dalam pembicaraan itu akhirnya disepakati, palang dibuka sehingga mahasiswa kembali berkuliah.Selanjutnya, Benyamin Gurik dan kawan kawan melakukan aksi longmarch dari kampus Uncen menuju Expo Waena yang berjarak kurang lebih 4 kilometer. Akibat aksi ini, terjadi kemacetan sepanjang ruas jalan Padang bulan-Waena. Sementara, di Expo Waena sekitar limapuluhan mahasiswa juga melakukan aksi yang sama, mereka kemudian bergabung bersama sama untuk selanjutnya menuju lapangan sentani tepatnya di Makam Theys untuk melakukan ibadah peringatan hari HAM sedunia.
Hari HAM Sedunia 10/12 kemarin menjadi momentum yang penting bagi seluruh warga Indonesia, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua, agar dapat mengingatkan kembali, mendorong dan mendesak pemerintah untuk kembali melihat kebijakannya selama ini. Misalnya Gubernur Provinsi Papua dalam program Respek mencerminkan HAM atau tidak. “Apakah hak-hak dasar ekonomi, sosial, budaya dan politik warga sipil sudah dipenuhi atau belum,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua Mathius Murib kepada wartawan disela sela kampanye Hari HSM Sedunia di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Jayapura, Jumat (10/12) kemarin. Jangan sampai ini hanya sebuah wacana, tambahnya, tapi kebutuhan dasar masyarakatnya belum di penuhi atau belum disentuh. Kebijakan apa pun baik oleh siapapun harus bernuansa HAM dan harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tak boleh diabaikan.
Hari HAM Sedunia di Jayapura, Provinsi Papua yang jatuh pada 10 Desember 2010 khususnya Komnas HAM Perwakilan Papua menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka mempromosikan, memajukan HAM untuk semua seperti Fokus Diskusi Group (FDG), pemantauan beberapa kasus, kampanye-kampanye HAM) untuk semua dalam bentuk poster, kostum, dan spanduk. Dia mengatakan, semua ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia tahun ini dan penekanan Komnas HAM itu dalam dua hal yang penting bahwa HAM untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, siapa pun dia, dan apa pun asalnya. “Jadi kita mendorong kepada negara dan kepada pemerintah, untuk dapat secara sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak dasar tadi itu, yaitu hak ekonomi, sosial,budaya,hak sipil dan politik warga negara. “
Menurutnya, bahwa tak ada pembenaran, tak ada alasan yang dipakai oleh aparat untuk mengabaikan hal-hal dasar manusia. “Apapun alasannya hak-hak mereka itu harus bisa dipenuhi,”katanya.
Hal ini sebenarnya, lanjutnya, pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada negara dan pemerintah, supaya hak-hak dasar tadi itu harus bisa dipenuhi secepatnya, jangan sampai ada kesan diabaikan dan jangan sampai ada kesan di biarkan, pada hal itu adalah kebutuhan dasar yang tidak boleh di tunda, terutama dalam hak warga negara di bidang hak sipil dan politik, “ujarnya.“Itu kalau ditunda ya, ada ancaman yang sangat mendesak yang harus cepat di penuhi, kalau hak ekonomi, sosial, dan budaya kami mengerti itu perlu proses, Tapi harus ada kebijakan resmi dan perhatian resmi dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak tadi,”tukasnya. (ar/mdc/don/03)
Komnas HAM Segera Pantau Penembakan di Bolakme
JAYAPURA— Komnas HAM Perwakilan Papua direncanakan berangkat ke Wamena, Senin (13/12) untuk memantau kasus penembakan yang diduga dilakukan aparat pada perayaan HUT Papua Merdeka di Markas TPN-OPM Yagum, Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua, 1 Desember 2010 lalu. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib di ruang kerjanya, Jumat (10/12) kemarin. Dia menuturkan, kronologis peristiwa sebagai berikut tanggal 1 Desember 2010 pukul 13.00 WIT. Insiden penyerangan oleh TNI –Polri di Yagun, Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Papua.Dari aksi pegejaran dan penembakan aparat TNI-Polri ini berhasil menembak 2 orang warga atas nama Atili Wenda (35) dan Melius Tabuni (46). Dia mengatakan, tanggal 2 Desember 2010 pukul 11.00 WIT perwakilan keluarga korban telah mengadu secara resmi ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan meminta agar Komnas HAM merespons kasus penembakan ini lalu mempublikasikan kepada publik.
Menurutnya, pihaknya belum ke lokasi karena pihak aparat setengah hati mengakui sehingga pihaknya harus kesana untuk memastikan korban dan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kedua korban mengalami luka tembak itu pada saat ini (kritis) sedang dirawat di RS Bandua, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. Atili Wenda itu peluru yang masuk disebelah dada kiri itu pelurunya masih bersarang didalam tubuh. Karena ini kami anggap emergency untuk menyelamatkan dia jadi secepatnya akan ada pemantauan langsung kesana sekaligus korban diarahkan ke tim medis untuk periksa dan keluarkan peluru yang ada.
Sedangkan Melius Tabuni, ditembak dan mengenai tangan. Kemungkinan tanganya akan diamputasi karena tulangnya hancur. Tapi ini pelurunya keluar tapi tulangnya hancur. Mereka belum dirawat tim medis tapi dirawat apa adanya secara tradisional. (mdc/don/03)
Menurutnya, pihaknya belum ke lokasi karena pihak aparat setengah hati mengakui sehingga pihaknya harus kesana untuk memastikan korban dan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kedua korban mengalami luka tembak itu pada saat ini (kritis) sedang dirawat di RS Bandua, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. Atili Wenda itu peluru yang masuk disebelah dada kiri itu pelurunya masih bersarang didalam tubuh. Karena ini kami anggap emergency untuk menyelamatkan dia jadi secepatnya akan ada pemantauan langsung kesana sekaligus korban diarahkan ke tim medis untuk periksa dan keluarkan peluru yang ada.
Sedangkan Melius Tabuni, ditembak dan mengenai tangan. Kemungkinan tanganya akan diamputasi karena tulangnya hancur. Tapi ini pelurunya keluar tapi tulangnya hancur. Mereka belum dirawat tim medis tapi dirawat apa adanya secara tradisional. (mdc/don/03)
Langganan:
Postingan (Atom)