Dalang Pelaku Serangkaian Kekerasan Mesti Dicari

Dalang Pelaku Serangkaian Kekerasan Mesti Dicari
JAYAPURA- Kepemimpinan Kolektif ‘Nasional Bangsa Papua’, melalui media releasenya yang disampaikan Dominikus Sorabut kepada Bintang Papua, Jumat ( 10/12) secara khusus mau mengomentari peristiwa penembakan, penyisiran dan penahanan terhadap warga Sipil Papua selam bulan November – Desember 2010.Dikatakan, dengan mencermati situasi menjelang bulan Desember dalam tahunnya, selalu diwarnai pertumpahan Darah yang menyelimuti ketenagan dan keakraban rakyat Papua yang dilalui dengan peristiwa penculikan Theys H. Eluay, penembakan Kelly Kwalik dan sebagainya.Bahkan akhir tahun 2010 di bulan November dan Desember telah terjadi beberapa peristiwa kekerasan, pengerebekan, penyitaan harta kekayaan dan lainnya yang meresahkan masyarakat Papua seperti penembakan terhadap 5 orang warga sipil di kampung Nafri.Menurut Dominikus Sorabut, sebelum peristiwa penembakan di Kampung Nafri, ada beberapa peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi, yakni pembakaran rumah di Kampung Yoka akibat lagu yang melecehkan martabat rakyat pegunungan Tengah Papua.

Selain itu masih terjadi peang suku di Timila Kwamki lama serta Distrik Iwur dan Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang serta adanya isu mobilisasi besar besaran yang isinya informasinya menyatakan tanggal 1 Desember 2010 akan dilaksanakan Referendum di Papua.Kepemimpinan Kolektif Naional Papua ini menilai, pemyerangan terhadap warga sipil di Kampung Nafri yang gagal diidentifikasikan pelakunya yang mengakibatkan aparat gabungan TNI – Polri mencurigai bahwa pelaku penyerangan warga sipil di Kampung Nafri adalah warga pegunungan tengah, sehingga secara brutal aparat melakukan penyisiran dan penyitaan harta serta penahanan terhadap warga Sipil disekitar Kampung Nafri dan Tanah Hitam.Dimana dalam waktu yang bersamaan terjadi penembakan penghuni lapas Abe Miron Wetipo, oleh anggota Polisi yang menyebabkan dua tahanan Politik Filep Karma dan Buctar Tabuni dianggap sebagai dalang kerusuhan di Lapas dan dipindahkan ke Polda Papua.

Dengan rentetan kejadian yang belum transparan siapa pelakunya itu, dinilai oleh Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua sebagai konflik yang sengaja dikelola dan dikembangkan untuk menyudutkan satu kelompok atau menjadikan kelompok lainnya sebagai objek sasaran terlebih kepada orang Papua yang dijerat dengan tindakan makar, separatis dan teroris.Dari fenomena dan tindakan nyata yang telah mengemuka dalam peristiwa penyisiran dan pengerebekan, pencekalan bahkan penembakan warga sipil, dinilai sebagai suatu upaya pengkondisian untuk menciptakan rasa takut, sehingga warga Papua secara tidak langsung juga dikondisikan sebagai pembuat kerusuhan dan kekacauan terutama kelompok masyarakat pegunungan tengah. Berkaitan dengan peristiwa ini,secar keseluruhan terlihat bahwa Pemerintah Daerah, Kapolda dan Pangdamm sedang membungkam semua peristiwa kekerasan di Papua dan sedang mengabaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Yang berikut, dengan kejadian beruntun yang terjadi dalam sebulan lebih ini, dinilai ketiga pemangku kuasa Gubernur, Pangdam , Kapolda dengan sengaja memelihara kekerasan dengan penegakkan hukum dan prosedur Hukum yang sewenang wenang, oleh sebab itu memutuskan rantai kekerasan yang sementara terjadi ini, perlu dilakukan penyelidikan mendalam dan komprehensif terhadap rentetan kejadian diatas sesuai dengan mandat yang diatur dalam UU No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta mengumumkan hasilnya kepada seluruh masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan kepada Para korban tak bersalah yang tengah ditahan. ( ven/don/03 )