Kamis, 18 Maret 2010

Massa Minta Dukungan Obama PDF Cetak E-mail Kamis, 18 Maret 2010 22:26 Massa Minta Dukungan Obama Untuk Mewujudkan Kemerdekaan ‘Bangsa Papu



JAYAPURA—Komite Nasional Papua Barat (KNPB) beserta pendukungnya menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP di Jalan Samratulangi, Kota Jayapura, Kamis (18/3). Aksi unjukrasa ini merupakan kelanjutan aksi yang dilakukan di Sentani dan depan Kantor Pos dan Giro Abepura sejak pagi kemarin. Massa menuntut DPRP memfasilitasi sejumlah perwakilan KNPB beserta elemen elemen pendukungnya untuk berangkat menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menurut rencana akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada pekan depan.
Massa sempat mengancam apabila DPRP tak memfasilitasi pertemuan KNPB beserta pendukungnya, akan menduduki halaman DPRP hingga tuntutan bertemu Presiden Obama direalisasikan. Alasannya, Presiden Amerika Omaba , mesti bertanggungjawab atas segala ketidakadilan yang dilakukan terhadap hak- hak rakyat Papua Barat.

Dikatakan, masalah Papua tak pernah diselesaikan pemerintah RI, padahal bangsa Papua Barat pernah menikamti kemerdekaannya sejak tahun 1962, tapi pemerintah Indonesia mengambil kembali dimana saat ini bangsa Papua dininabobokan melalui pemberian dana Otonomi Khusus dari pemerintah Indonesia sebagai suatu upaya membungkam rakyat Papua.
“Kami menolak Otonomi Khusus bagi rakyat Papua dan akan terus menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat lepas dari NKRI,” ujar massa. “Keinginan bangsa Papua Barat untuk merdeka tak pernah ditanggapi pemerintah Indonesia. Padahal bangsa Papua Barat ingin hidup aman dan tenteram di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka”.
Menurut massa, salah satu agenda kunjungan Presiden Obama adalah melakukan dialog antara Papua—-Jakarta. Padahal rencana dilakukan dialog Papua—Jakarta selama ini mendapat penolakan dari sejumlah massa yang tergabung didalam pro otonomi. Massa juga membentangkan spanduk dan pamlet antara lain berbunyi Rakyat Papua menuntut segera membebaskan Tapol/Napo tanpa syarat, Reviev Ulang Pepera 1969, Dengan tegas rakyat Papua menolak dialog Jakarta—Papua, Segera Tutup PT Freeport Indonesia serta segera tarik militer dari Papua.
“Kami secara khusus ingin menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama agar mendesak pemerintah RI untuk memberikan referendum kepada bangsa Papua Barat untuk mengurus nasibnya sendiri atau menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat,” ujar salah seorang koordinator aksi. Disambut pekikan massa dengan yel Hidup Referendum, Otsus Gagal dan lain lain.
Setelah sejam menggelar orasi muncul para anggota DPRP yang keluar dari ruangan masing masing dan menunggu di pintu utama Gedung DPRP menemui para pengunjukrasa. Mereka masing masing Yunus Wonda (Wakil Ketua I), Carolus Boli (Anggota Komisi C, Boy Dawir (Wakil Ketua Komisi D), Adolf Asmuruf (Anggota Komisi D), Nason Uti (Anggota Komisi D), Hagar Aksamina (Anggota Komisi E), Jefri Kaunang (Anggota Komisi D), Tony Irfandi (Anggota Komisi C), Ananias Pigay (Wakil Ketua Komisi E) dan Magdalena Matuan (Anggota Komisi E).
Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda di hadapan massa KNPB mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemerintah RI bahwa KNPB beserta elemen elemen pendukungnya ingin bertemu untuk menyampaikan kemerdekaan dan hak hak hidup bangsa Papua Barat.
Massapun akhirnya dengan tertib memberikan kesempatan kepada para wakil rakyat untuk kembali keruangannya masing masing agar perwakilan KNPB beserta elemen elemen pendukungnya dapat menemui dan memberikan tuntutan untuk disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemerintah RI.
Massa yang tiba di Perempatan Taman Imbi, itu didahului barisan sepeda motor yang langsung memasuki pintu gerbang Gedung DPRP dan melakukan aksinya memutar disekitar rumah rakyat ini. Setelah itu muncul barisan massa membawa spanduk, pamlet dan bendera berwarna merah. Mereka dihentikan 2 kendaraan lapis baja dan petugas gabungan dari Polresta Jayapura dan Satuan Brimob Polda Papua. Tiba tiba muncul massa yang datang dari arah Polda Papua dan langsung bergabung bersama massa yang berkumpul di Taman Imbi, Kota Jayapura.
Setelah dilakukan pen­­dekatan dari petugas Polresta Jayapura yang dipimpin Kabag Ops Polresta Jayapura AKP Dominggus Rumaropen SSos, akhirnya massa diizinkan untuk memasuki Halaman Gedung DPRP. Massapun masuk dan berlari mengelilingi taman air mancur ditengah Gedung DPRP sambil meneriakan yel Papua Merdeka yang dipimpin seorang pria yang berdiri diatas mobil yang disiapkan sebelumnya.
Beberapa saat kemudian, Koordinator Lapangan aksi unjukrasa menenangkan massa kemudian dilakukan orasi dan pembacaan puisi dari masing masing elemen pendukung KNPB yang isinya menuntut pemberian referendum bagi rakyat Papua Barat untuk mengurus dirinya sendiri terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hingga berita ini diturunkan massa KNPB dan elemen- elemen pendukungnya masih menduduki Halaman Gedung DPRP.
Sempat Palang Uncen Waena
Sebelumnya massa berkumpul di Kampus Uncen baru Waena. Dalam aksi yang diawali dengan pemalangan di Gapura Kampus Uncen Baru Waena sekitar pukul 09.00 WIT, tidak lama kemudian massa melakukan long marc menuju putaran taksi Perumnas III yang telah terlebih dahulu didrop pasukan keamanan dari kepolisian. Dari panatauan Bintang Papua, di mata jalan masuk ke Kampus Waena tersebut massa kemudian ditemui Pembantu Rektor III Drs. Paulus L Holmers,M.Si. dan Kapolsekta Abepura AKP Yafet Karafir. Setelah berdialog beberapa saat, kemudian disepakati untuk menjaga agar aksi demontrasi tidak terjadi anarkisme. Massa akhirnya bersedia diangkut dengan truk yang disediakan aparat kepolisian menuju DPRP.
Dan dalam perjalanan, sesampainya di Perumnas II Waena, massa dari Ekspo Waena datang sebanyak dua truk beserta puluhan pengendara sepeda motor, sehingga jumlah truk yang tadinya enam bertambah jadi delapan truk pengangkut para demonstran.
Paulus L Holmers mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pelarangan kepada penanggungjawab aksi demontrasi yang memanfaatkan Uncen sebagai titik kumpul massa. ‘’Demo ini dari tahun ke tahun Uncen jadi sasaran titik kumpul massa. Pertimbangan pertama adalah mereka menganggap bahwa massa ada di sini. Kemudian mereka menganggap di Uncen Baru Waena ini menjadi tempat empuk bagi mereka. Berulang kali kita sudah himbau melalui surat tertulis tetapi mereka tetap melakukan. Dan ini tahun ini dilakukan sebagian besar mahasiswa,’’ ungkapnya saat ditemui di sela-sela memberikan arahan kepada pendemo untuk tertib.
Dan karena sebagian, besar pendemo adalah mahasiswa, Paulus L Holmers mengharapkan tidak terjadi anarkisme. ‘’Saya harap demo ini dilakukan secara baik, secara berwibawa karena ini mahasiswa yang demo. Bukan rakyat-rakyat biasa yang demo. Kemudian menghindarkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang menjurus ppada anarkis. Kami sangat tidak harapkan itu,’’ ungkapnya dengan tegas. (mdc/ven/cr-10)

destroy the state agency law, the special autonomy undfang papua

Amirudin Elsam political analyst Al Rahab says, almost all state institutions are not well studied with the Law of Special Autonomy (Autonomy) Papua number 21 in 2001. In fact destroy it.

"Autonomy Law of Papua was not used again. Since it was changed to 15 products other rules are conflicting, "said Amirudin in Photo Exhibition and Public Discussion Save the Humans and Forests of Papua in the Commission's office, Wednesday (24 / 2).

For example, Amirudin said, about local elections in Papua. When referring to the Autonomy Law, the election conducted directly by the people of Papua. But the government issued Government Regulation number 2005 of 6-year local elections by the DPRD. "This is opposite Autonomy Law on direct election by the people," he said.

Similarly, out of the Constitutional Court decision on 1 February. The Constitutional Court decided that the addition of 11 seats in the House of Representatives of Papua as the implementation of the Law of Papua Special Autonomy.
According Amirudin, the Constitutional Court did not think the criteria, how the election and handed back to the governor. "It sent people of Papua infringe own," he lamented.

From these facts, assess Amirudin not one of consistency among state agencies to resolve the issue of Papua. In fact, to cover up the failures, the issue of separatism is used as a safe haven in politics. This is an irony because for 40 years Papuan issue has a solution not go exactly.

Executive Secretary of the NGO Cooperation Forum in Papua J Manufandu Septer said, the existence of Autonomy Law became a problem in Papua, not the solution.

Fundamental problems in Papua it was not resolved until now though it was introduced Autonomy. Septer then presented a number of other issues about the land of Papua pengkaplingan for investment. "Dikapling land for oil and gas interests, mining, minerals, HTI, concessions," he said.

So the only vacant land conservation areas. "Would there have been no orangkah," he questioned the motives pengkaplingan it.

While the population living below the poverty line just to be around the area rich in natural resources. Conflict also broke out in almost all areas, whether it is political conflict, economic, social and cultural.

Septer and suggested the importance of dialogue to resolve all the problems in the land of Papua. Dialogue, he said, facilitated by a moderator who can hold parties in conflict in Papua. At the same military that the number should be reduced from the land of Papua and rebuild public trust to the government.

Source: TEMPO Interactive


Hundreds of students joined in the West Papua National Committee, Thursday (18 / 3) held a demonstration related to the plan Barack Hussein Obama's visit to Indonesia.

Students Uncen rate, the American president's visit was only for investment purposes PT. Freeport. While to discuss the issue of Papua are not included in the agenda of Obama's visit.

"We know that Obama's arrival only for investment purposes Freeport," said Benjamin Murib, a demonstrators.

Benjamin insists that the sequence of events human rights violations (Human Rights) that occurred in Papua triggered 'business' security PT. Freeport.

"When Freeport still operating in Papua, human rights violations would still occur. The people who always sacrificed. Therefore, President Obama must be responsible for a series of human rights violations and conflict in Papua, "cried Benjamin.

KNPB rallies began in the morning around 09.00 CET at the entrance to campus Uncen Waena. After doing oration, the mass toward the Papuan People's Representative Council (DPRP) using hundreds of motorbikes and 11 trucks.

SPG Waena on the road, the mass could be stopped by police for carrying a banner that read "People of Papua Refrendum Demand" and pampflet that smells 'independence'. After negotiations, the mass toward the DPRP in strict police escort. (Ronald Manufandu)

Mahasiswa Papua Minta Bertemu Obama


Jika sebelumnya, saat demonstrasi di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama, kini mereka justru mendesak untuk bertemu dengan presiden dunia itu.

Mahasiswa yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ingin menyampaikan agar Obama menangani permasalahan pertambangan Freeport yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta Amerika mendesak PBB untuk menggelar referendum di Papua.

Juru Bicara KNPB, Mak Tabuni, Kamis (18/3/2010), kepada wartawan di sela-sela demo di DPR Papua, menuturkan, pertemuan langsung dengan Presiden Obama penting agar Amerika Serikat mendengar langsung kejadian di Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) juga harus menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Kami tuntut agar AS mendesak PBB dan Indonesia mencabut neokolonialisme di Papua," katanya.

Mereka juga meminta agar Presiden Obama mengagendakan kunjungannya ke Indonesia dengan singgah di Papua. Mereka ingin Obama melihat sendiri aktivitas pertambangan Freeport di Mimika yang menelantarkan masyarakat setempat.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 300 orang pemuda-pemudi Papua ini diisi orasi sejumlah elemen aktivis Papua. Mereka ditemui Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda.

"Aspirasi akan kami bawa ke Jakarta. Kami pasti tindak lanjuti permintaan mahasiswa untuk bertemu Obama," kata Yunus, meski ia tidak dapat menjamin pertemuan itu karena menyangkut protokoler Pemerintah AS dan Indonesi

Mahasiswa Papua Minta Bertemu Obama

Jika sebelumnya, saat demonstrasi di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama, kini mereka justru mendesak untuk bertemu dengan presiden dunia itu.

Mahasiswa yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ingin menyampaikan agar Obama menangani permasalahan pertambangan Freeport yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta Amerika mendesak PBB untuk menggelar referendum di Papua.

Juru Bicara KNPB, Mak Tabuni, Kamis (18/3/2010), kepada wartawan di sela-sela demo di DPR Papua, menuturkan, pertemuan langsung dengan Presiden Obama penting agar Amerika Serikat mendengar langsung kejadian di Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) juga harus menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Kami tuntut agar AS mendesak PBB dan Indonesia mencabut neokolonialisme di Papua," katanya.

Mereka juga meminta agar Presiden Obama mengagendakan kunjungannya ke Indonesia dengan singgah di Papua. Mereka ingin Obama melihat sendiri aktivitas pertambangan Freeport di Mimika yang menelantarkan masyarakat setempat.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 300 orang pemuda-pemudi Papua ini diisi orasi sejumlah elemen aktivis Papua. Mereka ditemui Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda.

"Aspirasi akan kami bawa ke Jakarta. Kami pasti tindak lanjuti permintaan mahasiswa untuk bertemu Obama," kata Yunus, meski ia tidak dapat menjamin pertemuan itu karena menyangkut protokoler Pemerintah AS dan Indonesi

महासिस्वा दान पेमुदा पापुआ मिनट प्रेसिडें ओबामा बेर्तेमु देंगन मस्यराकत PAPUA


Mahasiswa Papua Minta Bertemu Obama
Kamis, 18 Maret 2010 | 15:28 WIB
Mahasiswa dan pemuda Papua, Kamis (18/3), menari-nari di sela-sela demonstrasi di DPR Papua di Jayapura Papua. Mereka mendesak agar bertemu Presiden Obama saat kunjungannya ke Indonesia.

JAYAPURA, KOMPAS.com — Jika sebelumnya, saat demonstrasi di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama, kini mereka justru mendesak untuk bertemu dengan presiden dunia itu.

Mahasiswa yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ingin menyampaikan agar Obama menangani permasalahan pertambangan Freeport yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta Amerika mendesak PBB untuk menggelar referendum di Papua.

Juru Bicara KNPB, Mak Tabuni, Kamis (18/3/2010), kepada wartawan di sela-sela demo di DPR Papua, menuturkan, pertemuan langsung dengan Presiden Obama penting agar Amerika Serikat mendengar langsung kejadian di Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) juga harus menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Kami tuntut agar AS mendesak PBB dan Indonesia mencabut neokolonialisme di Papua," katanya.

Mereka juga meminta agar Presiden Obama mengagendakan kunjungannya ke Indonesia dengan singgah di Papua. Mereka ingin Obama melihat sendiri aktivitas pertambangan Freeport di Mimika yang menelantarkan masyarakat setempat.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 300 orang pemuda-pemudi Papua ini diisi orasi sejumlah elemen aktivis Papua. Mereka ditemui Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda.

"Aspirasi akan kami bawa ke Jakarta. Kami pasti tindak lanjuti permintaan mahasiswa untuk bertemu Obama," kata Yunus, meski ia tidak dapat menjamin pertemuan itu karena menyangkut protokoler Pemerintah AS dan Indonesia.
sumber;http://internasional.kompas.com/read/2010/03/18/15283286/Mahasiswa.Papua.Minta.Bertemu.Obama