Jakarta, seruu.com - Pendekatan keamanan untuk menyelesaikan masalah Papua terbukti gagal. Akibatnya, jumlah kasus kekerasan politik di Papua terus bertambah. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kajian Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo dalam diskusi ”Refleksi Akhir Tahun Papua 2010”, Senin (13/12).
”Pondasi politik Papua untuk membangun demokrasi dan perdamaian di Indonesia semakin rapuh,” kata Muridan.
Hasil penelitian LIPI menemukan bukti bahwa sepanjang tahun 2010 gerakan Organisasi Papua Merdeka di Puncak Jaya semakin agresif. Terjadi sekitar 17 kontak senjata dan serangan terhadap masyarakat sipil di kawasan tersebut.
Dengan dalih menangkap anggota OPM, polisi dan TNI kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
”Ini terlihat dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi di Papua. Diantaranya pada bulan Oktober, muncul video yang berisi penyiksaan oleh TNI. Kemudian di bulan November, terjadi aksi penembakan beruntun di Nafri, Jayapura oleh orang tidak dikenal. Dalam kejadian itu, satu orangg tewas dan empat orang terluka,” ujar Muridan.
Menurut Muridan, kebuntuan politik Jakarta-Papua menyebabkan pondasi politik di Papua rapuh dan mudah goncang. Pemerintah menyepelekan aspirasi rakyat Papua yang meminta Otonomi Khusus dicabut.
Pemerintah menganggap desakan tersebut hanya provokasi segelintir pimpinan Majelis Rakyat Papua yang masa jabatannya akan berakhir. ”Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah berada pada titik yang paling tinggi,” kata Muridan.
Menurut Ketua Kaukus Papua di DPR, Paskalis Kossay, kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah semakin luntur. Ini disebabkan meningkatnya konflik pemerintah daerah dengan pusat.
”Kalau saya melihat, saat ini secara sosiologis dan psikologis, orang Papua tidak merasa bagian dari Indonesia. Orang Papua menganggap pemerintah sebagai penjajah,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPR, Mahfud Siddiq mengatakan, masalah Papua bukan satu-satunya persoalan daerah yang serius. Banyak persoalan daerah lainnya yang lebih serius dan rumit.
Menurut Mahfud, pemerintah seharusnya dapat menyelesaikan masalah Papua lebih cepat. Jika masalah Papua tidak segera diselesaikan, pemerintah akan menghadapi lebih banyak persoalan politik.
”Presiden harus segera melakukan dialog perdamaian pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Agar di tahun 2014, Papua bisa ikut bergabung dengan aman dalam pemilihan umum,” ujar Mahfud. [vhr/ms]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar