Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di Sydney, Asosiasi Australia Papua Barat (Australian West Papua Association/AWPA), melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri baru Australia, Julia Gillard, Rabu 15 September 2010. Melalui surat itu mereka meminta agar Gillard menghentikan semua pendanaan kepada satuan elit polisi dan militer Indonesia, yaitu Detasemen Khusus 88 dan Kopassus. Permohonan keberatan LSM ini banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di Australia.
“AWPA mendesak agar Anda (Julia Gillard) menghentikan pelatihan, pendanaan dan hubungan antara militer Australia dengan Densus 88 dan Kopassus, sampai penyidikan penuh dilakukan atas pelanggaran HAM yang dilakukan unit ini,” ujar Sekretaris AWPA, Joe Collin, pada surat tersebut - yang dimuat di laman media independen Selandia Baru, Scoop. Selama ini Pemerintah Australia diketahui mengeluarkan anggaran US$16 juta setiap tahun untuk mendukung Densus 88.
Salah satu bukti yang digunakan oleh LSM Australia ini adalah video yang ditutuhkan kepada pihak keamanan Indonesia dan juga TNI. Sebuah video berdurasi 4 menit 47 detik yang merekam penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI atas sejumlah warga Papua, yang dituduh terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Video ini beredar, ditonton dan di-download melalui Youtube sejak Sabtu, 16 Oktober 2010 lalu. Beredarnya ''Video Penyiksaan TNI di Papua'' ini tentunya mencoreng nama baik TNI. Video yang kental berbau propaganda untuk menjatuhkan TNI dan juga pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah separatisme di Papua tersebut, diklaim terjadi pada bulan Oktober 2010 di kawasan Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.
Video ini sudah dimuat di sejumlah media di Australia sebagai isu internasional. Terkait HAM, begitu mereka mengarahkan. Sejauh ini Mabes TNI belum memberikan pernyataan pers terkait video kekerasan di Papua ini. Tentunya, kita (masyarakat) jangan langsung mengambil kesimpulan dengan cepat, karena ini merupakan soal yang sensitif. Benar atau tidaknya TNI melanggar HAM di Papua atau video ini hanyalah rekayasa, semua kesimpulan mesti ditahan menunggu hasil penyelidikan terhadap video ini.
Selain atas video juga dugaan mereka atas kasus penyiksaan aktivis asal Maluku yang diduga dilakukan oleh anggota Densus 88. Mereka mengatakan bahwa Densus 88 yang juga beroperasi di Papua Barat telah melakukan pelanggaran HAM serupa. Mereka mengungkap kembali kasus kematian kepala organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai bukti pelanggaran HAM oleh Densus 88.
“Pada bulan Desember 2009, pemimpin OPM Kelly Kwalik yang merupakan simbol penting rakyat Papua Barat dibunuh oleh anggota keamanan Indonesia termasuk diantaranya anggota Densus 88,” ujar Collin.
Pelanggaran HAM ini, menurut Collin, telah didokumentasikan pada berbagai laporan di angkatan bersenjata Indonesia. AWPA khawatir jika pendanaan yang digelontorkan kepada pemerintah Densus 88 akan digunakan untuk melawan rakyat Papua yang sedang mengusahakan hak mereka untuk merdeka.
“Pemerintah Australia merasa bahwa dengan menjalin hubungan dengan militer Indonesia, profesionalisme militer Australia juga akan menular kepada militer Indonesia. Namun, harapan ini terlalu jauh dan gagal total, ditunjukkan oleh tindakan militer Indonesia pada referendum di Timor Leste, dan tetap gagal sampai sekarang,” ujar Collin.
Selama ini memang LSM dan media massa Australia sering memberikan hal-hal negatif terkait Indonesia, terutama masalah HAM. Berbagai sorotan media massa Australia sering bersifat propaganda, sayangnya Pemerintah Indonesia kurang tegas dan kurang sensitif terkait isu ini.
Sumber bahan:
1. Media independen Selandia Baru, Scoop.
2. ANTARA
3. dunia.vivanews.com/news/read/177817-pm-australia-diminta-stop-dukung-densus-88
Tidak ada komentar:
Posting Komentar