MANOKWARI - Suhu politik di tanah Papua Barat mulai menggeliat, menjelang hajatan pemilukada untuk memilih gubernur-wakil gubernur. Partai Golkar pun sudah mulai ancang-ancang. Partai beringin rindang ini akan mengusung orang asli Papua sebagai calon. Ketua Harian DPD (Dewan Pengurus Daerah) Partai Golkar Papua Barat, Origenes Nauw, menjelaskan, hal ini sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.
Ditegaskan pula, partainya sudah mengantongi nama, namun belum bisa disebutkan. ‘’Sudah mulai mengerucut. Figur yang bakal diusung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat adalah orang asli Papua Barat ,’’ beber Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua Barat ini.
Selain lantaran UU Otsus mengamanatkan calon harus orang asli Papua, kata Origenes, partainya juga tak ingin tidak ingin menyakiti hati rakyat. ‘’Dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur kami Partai Golkar akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh nilai dan semangat yang terkandung dalam undang-undang Otsus,sehingga tidak menyakiti hari rakyat,’’ tukasnya,
Dipastikan pula, dalam menentukan figur yang akan usung untuk bertarung pada Pemilukada, Partai Golkar akan mempertimbangkan secara baik. Tidak sekedar memperebutkan jabatan, namun akan memperhatikan secara sungguh-sungguh pilar-pilar utama kebangsaan, yakni NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Pancasila,UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, serta Sumpah Pemuda.
Ori mengakui,suhu politik sudah memanas. Yang dia sesalkan, ada upaya-upaya yang dilakukan figure tertentu dengan maksud untuk menggalang simpatisan dengan cara yang tidak simpatik. Yakni politisasi kegiatan keagamaan dengan harapan mendapat simpati dan dukungan masyarakat pada Pemilukada mendatang. Elit politik secara halus sedang membangun dukungan lewat pembentukan ikatan-ikatan kesukuan atau kedaerahan. ‘’Patut dipertanyakan mengapa baru sekarang ikatan-ikatan suku dibentuk. Begitu marak dibentuk menjelang Pemilukada,’’ bebernya.
Dikatakan pula, pendekatan lainnya yang dilakukan elit politik pemerintah dalam mencari dukungan masyarakat yakni membagi-bagikan sembako,alat musik,bahan bangunan dan lainnya. Elit politik pemerintah ini juga mengarahkan seluruh potensi di birokrasi dalam menjalankan program bagi-bagi bantuan dengan maksud agar dinilai peduli terhadap masyarakat.
Ori berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan upaya-upaya terselubung yang dilakukan elit politik jelang Pemilukada. Karena sesungguhnya, apa yang diberikan pemerintah sudah menjadi hak masyarakat untuk mendapat perhatian. ‘’Hak politik masyarakat tidak bisa diukur dengan diberi sembako,bahan bangunan dan lainnya. Ini hanya sifatnya sesaat," cetusnya. (lm/sam/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar