Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus selama 6 tahun telah gagal. Beberapa indikator utama kegagalan Otonomi Khusus ialah telah terjadinya Penculikan, Pembunuhan, Pemerkosaan Hak-hak dasar,[1] meningkatnya saki-penyakit, kematian, Korupsi, kolusi dan berbagai Inpres, pemekaran Provinsi dan kabupaten, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.[2] Dari berbagai ketidakadilan yang dialami rakyat Papua pasca pemberlakukan UU Otsus telah mengantar generasi Papua untuk menyimpulkan bahwa : Otonomi Khusus merupakan sebuah alat yang paling ampuh untuk melegalkan dan mempercepat pemusnahan orang asli Papu di tanah leluhurnya.



Uraian khusus tentang penderitaan rakyat Papua yang dialmi di era Otonomi Khusus kami rumuskan dalam uraian berikut.

A. TIGA MASALAH DASAR LAHIRNYA OTONOMI KHUSUS



Sebagaimana yang tertera dalam konsideran Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang OTONOMI KHUSUS bagi Provinsi Papua menyebutkan dan mengakui 3 (tiga) hal pokok penyebab lahirnya Undang-Undang tersebut:



1. Tuntutan rakyat bangsa Papua untuk MERDEKA dengan pelurusan sejarah masuknya Papua dalam bingkai NKRI yang dinilai rakyat asli Papua sebagai konpirasi kepentingan politik dan ekonomi yang melibatkan Belanda, Amerika, PBB. Aspirasi ini disampaikan melalui Tim 100 dan melalui MUBES-KONGRES PAPUA II.

2. Berbagai Pelanggaram HAM selama Bangsa Papua berintegrasi. Selama integrasi kala itu telah terjadi banyak pelanggaran HAM Berat terhadap rakyat Papua. Selain itu, Jakarta tidak melihat orang Papua sebagai manusia yang memiliki hak hidup dan hak-hak dasar lainnya. Dan belum memadainya upaya penegakkan dan penghormatan terhadap HAM di Papua. Data terakhir sampai dengan tahun 2003, komisi HAM PBB mencatat 100 ribu rakyat Papua telah dibunuh.

3. Ketidakadilan dalam pembangunan. Pembangunan yang belum merata adil, akibat sistem pembangunan yang sangat sentralistis di zaman ORDE BARU atau sebelum OTSUS ada, telah meletakan provinsi-provinsi diwilayah Timur Indonesia terutama provinsi Papua dalam posisi yang termaginalkan dan hanya gugang mentah bagi pulau Jawa dan pulau-pulau lainya di luar Papua[3]

B. PELANGGARAN HAM SECARA FISIK DAN PSIKIS



a. Pembunuhan Visik

Kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi dibanyak tempat dengan berbagai modus dan bentuk baru. Beberapa bukti kongkrit pelanggaran HAM di era OTSUS:



1. Pembunuhan dan penculikan Bpk. Theys Hiyo Eluay, 10 November 2001 dan penghilangan sopirnya, Aristoles Masoka.[4]
2. Peristiwa Wasior Berdarah 13 Juni 2001. Pada peristiw ini aparat keamanan dari Brimob Kepolisian Daerah Papua telah melakukan penyisiran terhadap warga sipil sehingga banyak yang kehilangan nyawa, keluarga dan tempat tinggalnya.
3. Berimbas dari pembobolan Gudang Senjata di Kodim 1702 Jayawijaya 4 April 2003 maka aparat keamanan melakukan penyisiran disejumlah kampung di Wamena sampai di kampung Kuyawage. Akibatnya banyak masyarakat menjadi korban.
4. Peristiwa penyisiran dan operasi Puncak Jaya berdarah pada tahun 2004. Masyarakat meninggal karena ditembak, ada juga meninggal ditempat pengungsian. Banyak masyarakat kehilangan keluarga dan tempat tinggal mereka.
5. Abepura berdarah 10 Mei 2005, saat masa melakukan aksi untuk dibebaskannya Yusak Pakage dan Philip Karma di depan Pengadilan Negeri Abepura. Sebagai tanggapan atas
6. aksi tersebut, aparat Kepolisian secara paksa membubarkan masa sehingga banyak menjadi korban. Beberapa demonstran disuntik (diduga beracun) pada bagian kepala. Akibatnya sampai saat ini ada yang sarafnya terganggu.
7. Timika berdarah atas INRES No. 01 thn 2003, tentang Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah membuat masyarakat pro dan kontra (devide et Impera) menewaskan 6 korban warga sipil.
8. Peristiwa pemukulan oleh Aparat kepolisian Resort Jayawijaya terhadap Obet Kossay di Kampung Wesaput-distrik Wamena Kota pada pertengahan Januari 2006. Korban dipukul di dalam kamarnya setelah pintu di kunci.
9. Peristiwa penembakan terhadap Moses Douw (meninggal dunia) dan beberapa warga sipil menjadi korban di Wahgete pertengahan Januari 2006
10. Penembakan oleh Aparat Kepolisian Resort Mimika terhadap, Yulianus Murip (kena tembakan peluruh pada bagian kepalah), Yohanes Wakerwa (kena tembakan persis dibagian perut) Melianus Murip dan Yohanes Tipagau. Pelurh yang keluarkan 150 buah.
11. Penangkapan kerja sama antara Aparat keamanan dengan FBI terhadap 12 warga sipil di di Timika pada awal Januari 2006.
12. Meningalnya Sodema Huby dan Paulus Mokarineak Kosay dan beberapa warga kena luka tembak oleh Aparat Brimob dan Kepolisian Resort Jayawijaya di kediaman mantan Bupati Jayawijaya pada 13-14 Mei 2006.

m. Meninggalnya Yesaya Hisage karena ditembak oleh Aparat Brimob Kepolisian Daerah Papua pada 18 Maret 2007. Dan penyisiran pasca Abepura Berdarah 16 Maret 2006 dimana Asrama Mahasiswa (Asrama Nayak, Ninming, Nabire, Kerit, asrama mahasiswa Tolikara, Puncak Jaya, Timika, Yahukimo, asrama mahasiswa Universitas Cendrawasih) di hancurkan dan satu perumahan di bakar. Penyisiran difokuskan terhadap Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua sehingga banyak mahasiswa yang lari ke hutan dan tinggalkan asrama/kampus.

1. Meninggalnya Hardi Sugumol (narapinada kasus mile 62 Timika) di dalam tahanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada 1 Desember 2006.
2. Penyisiran dan pembunuhan di Puncak Jaya pasca penembakan anggota Kopasus dan Purnawirawan TNI pada Desember 2006
3. Kamis Malam, tanggal 14 Mei beberapa anggota Koramil Kurima menyiksa seorang pemuda; rendam dalam got, ikat kaki dan tangan lapis dengan tiang bendera, membakar dengan lilin pada lida dan kemaluan, jepit dengan tang di jari kaki dan biji kemaluan. Korban di rawat secara itensif di rumah sakit.
4. Pada hari Kamis 18 July, 300 lebih masyarakat adat dari Kampung Tablasupa, Yaru, Sebron, keracunan makanan yang disiapkan oleh petugas.
5. 20 July 2007, aparat kepolisian membawa 3 pemuda yang sedang minum-minuman beralkohol dari rumah mereka. Sesampai di polsek mereka melakukan penyiksaan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya dirawat secara itensif di rumah sakit.
6. Pada 2 Agustus 2007, penembakan oleh TNI Angkatan Laut terhadap Wemi Gombo. Korban luka kritis pada lengan kiri dan di rawat di RSUD Dok II, Jayapura.
7. Pada 3 Augutus 2007, Soleman Wandikbo disiksa oleh anggota Polres Jayawijaya sampai meninggal di ruang sel Polres Jayawijaya.
8. Penembakan terhadap Opinus Tabuni oleh Aparat Keamanan pada 9 Agustus 2008, di Lapangan Sinapup Wamena.



2. Pembunuhan Karakter/Psikis

Semua peristiwa yang telah disebutkan di atas selain pembunuhan secara fisik selalu diiringi dengan tekanan teror dan intimidasi. Namun pada kesempatan ini kami sebutkan pembunuhan karakter yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para aktifis HAM dan demokrasi:



a. Dimasukkannya Markus Haluk (Wakil Sekretaris Jendral Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia) sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) atas peristiwa 16 Maret 2006. Setelah yang bersangkutan datang ke Polda Papua untuk klarifikasi. Ternyata setelah datang klarifikasi tidak diterbukti.

1. Dimasukkan Seby Sambom dan Raga Kogoya sebagai Daftar Pencarian orang (DPO) atas peristiwa 16 Maret sementara yang bersangkutan ada di Wamena dan Sentani. Setelah keduanya datang ke Polda Papua di antar secara resmi oleh Wakil Sekjen AMPTPI Markus Haluk ternyata tidak di temukan bukti apa-apa.
2. Dengan motif dan cara yang sama dilakukan juga beberapa orang Papua misalnya kasus Mile 72 dari 12 menjadi 9 karena 3 tiga orang tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka.
3. Para aparat keamanan di Jayapura terus mengawasi dan mengintai setiap aktifitas mahasiswa dalam study maupun demontrasi damai dengan mengambil gambar dengan tustel maupun handigame.
4. Pelarangan titik kumpul pusat demokrasi untuk menyampaikan aspirasi di kampus Universitas Cendrawasih yang dilakukan oleh Rektor Universitas dalam kerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua. Hal ini terlihat dengan aski-aksi yang dilakukan antara lain pada tanggal 6 Maret, 27 April dan beberapa aksi sebelumnya dibatasi oleh Rektor Universitas Cnderawasih.
5. Pemanggilan terhadap Panitia Konfrensi DAP II, Pimpinan DAP dan PDP pasca konfrensi di Gor Cendrawasih.
6. Pemeriksaan dengan tuduhan makar terhadap Pimpinan DAP dan Panitia Pasca Perayaan Hari internasional masyarakat Pribumi pada 9 Agustus 2008.
7. Pemeriksaan dengan tuduhan makar terhadap Ketua DAP dan Wakil Sekjen AMPTPI Buctar Tabuni pada 27-29 October 2008 terkait aksi pada tanggal 16 October menyambut peluncuran Internasional Parlementari For West Papua (IPWP) di London Inggris.
8. Selain itu dengan tuduhan makar, Polda Papua juga memanggil 2 aktivis Mahasiswa, Sdr. Sebby Sambom dan Viky Yeimo.
9. Dan amat tentu banyak peristiwa yang belum kami terekam di sini namun berbagai tindak kekerasan secara fisik dan non fisik yang senantiasa dialami oleh Rakyat Papua.

C. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MILITER YANG MENINGKAT



Sejak 1 Mei 1963-2000 sebelum Otus diberlakukan ditanah Papua jika dilihat dari segi Infrastruktur belum banyak bertambah yakni tetap 1 Kodam, 1 Korem, 3 Batolion. Selain itu tidak ada penambahan banyak pada angkatan Laut, Udara dan Kepolisian namun pasca Otonomi Khusus pengembangan infrastruktur militer hampir dua kali lipat. Sebut saja beberapa contoh pengembangan infrastruktur militer yang ada di depan mata kita, dari 3 batolyon menjadi 6, demikian pula dengan Korem, angkatan Laut dan Udara. Pengembangan yang sama terjadi di kepolisian.



Tabel. pengembangan Infrastruktur/pengembangan Batalyon Militer sebelum dan Pasca Otonomi Khusus.



No.


Nama Batalyon


Kota/Kabupaten


Keterangan

01,


751


Kab. Jayapura


Sebelum Otsus

02.


752


Kab. Nabire


Sebelum Otsus

03.


753


Kota Sorong


Sebelum Otsus

04.


754


Kab. Timika


Setelah Otsus

05.


755


Kab. Wamena


Setelah Otsus

06.


756


Kab. Merauke


Setelah Otsus

D. PEMEKARAN YANG DIDORONG OLEH KEPENTINGAN ELIT POLITIK JAKARTA



Pemekaran di Pasca pelaksanaan Otonomi Khsusu tidak terbendung lagi. Semua pemekaran terjadi diluar UU OTSUS. Dilihat dari polulasi penduduk Papua yang hanya 1,5 juta jiwa sudah tidak memenuhi sayarat dilakukan pemekaran. Jika demikian atas dasar apa dan kepetingan siapa pemekaran dilakukan? Ya. Amat tentu atas kepentingan elit politik Jakarta dan elit politik Lokal. Selain itu pemekaran juga terjadi atas kepentingan militer. Karena ketika terjadi pemekaran, dengan sendirinya kan dibuka pula Kodam, Korem, Kodim, koramil dan Polda, Polres sampai Polsek.



Berikut tabel pemekaran di Kab. di Tanah Papua[5].

No.


Nama Kabupaten/ Kota


Tahun Keterangan

01.


Kota Jayapura


1999 Sebelum Otsus

02.


Kab. Jayapura


1999 Sebelum Otsus

03.


Kab. Jayawijaya


1960-an Sebelum otsus

04.


Kab. Paniai


1996 Sebelum Otsus

05.


Kab. Puncak Jaya


1996 Sebelum Otsus

06.


Kab. Nabire


1960-an Sebelum Otsus

07.


Kab. Manokwari


1960-an sebelum Otsus

08.


Kab. Sorong


1960-an sebelum Otsus

09.


Kab. Fakfak


1960-an sebelum Otsus

10.


Kota Sorong


1996 Sebelum Otsus

11.


Kab. Merauke


1960-an sebelum Otsus

12.


Kab. Biak


1960-an sebelum Otsus

13.


Kab. Serui


1960-an sebelum Otsus

14.


Kab. Timika


1996 sebelum Otsus

15.


Kab. Agats


2003 Setelah Otsus

16.


Kab. Mappi


2003 Setelah Otsus

17.


Kab. Boven Digul


2003 Setelah Otsus

18.


Kab. Yahukimo


2003 Setelah Otsus

19.


Kab. Pegunungan Bintang


2003 Setelah Otsus

20.


Kan. Tolikara


2003 Setelah Otsus

21.


Kab. Kerom


2003 Setelah Otsus

22.


Kab. Sarmi


2003 Setelah otsus

23.


Kab. Waropen


2003 Setelah otsus

24.


Kab. Supiori


2003 setelah otsus

25.


Kab. Teluk Wondama


2003 Setelah Otsus

26.


Kab. Kaimana


2003 Setelah Otsus

27.


Kab. Teluk Bintuni


2003 Setelah Otsus

28.


Kab. Sorong Selatan


2003 setelah Otsus

29.


Kab. Raja Ampat


2003 Setelah Otsus

30.


Kab. Mabramo


2005 Setelah Otsus

31.


Kab. Dogiay


2007 Setelah Otsus

32.


Kab. Lani Jaya


.2007 Setelah Otsus

33.


Kab. Nduga


2007 Setelah Otsus

34.


Kab.Yalimo


2007 Setelah Otsus

35.


Kab. Mambramo Tengah


2007 Setelah Otsus

36.


Kab. Puncak


2007 Setelah Otsus

37.


Kab. Deiyai


2008 Setelah Otsus

38.


Kab. Sugapa


2008 Setelah Otsus

39.


Kab. Tembrau


2008 Setelah Otsus

D. MENINGKATNYA HIV/AIDS

Siapapun tidak dapat membantah bahwa uang menjadi peluru yang paling ampuh untuk meningkatkan HIV/AIDS, yang ujung-ujungnya menghabisi orang Papua. Karena selama tahun 2005 saja telah tercatat 108 orang meninggal dunia dari 1000 kasus AIDS yang telah terjadi di tanah Papua. Sementara itu, ada juga data kumulatif dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dirilis Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Propinsi Papua bahwa telah terjadi peningkatan kelajuan yang luar biasa terhitung sejak Minggu, 29 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 yaitu telah mencapai 2.163 kasus HIV/AIDS dan memasuki tahun 2007 ini meningkat menjadi 3.540 kasus. Padahal tahun sebelumnya (2004) baru mencapai 1.749 kasus HIV/AIDS. Dan pada 2000 baru 427 kasus setelah ditemukan pertama kali di wilayah Kabupaten Merauke pada 1992 hanya 6 kasus HIV. Dengan demikian data ini semakin menunjukkan bahwa di Papua telah terjadi peningkatan dramatis dari laporan kasus HIV/AIDS di Indonesia secara keseluruhan. Padahal kenyataannya bahwa penduduk Papua hanya kurang dari 1% penduduk Indonesia. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pasti ada banyak kasus AIDS yang belum terdata dan umumnya penderita yang terinfeksi virus HIV lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus AIDS yang diketahui[6]. Beberapa institusi pemerintah dan LSM saat ini sedang mencurahkan perhatian dalam mengatasi HIV/AIDS di Tanah Papua. Dalam siaran berita di salah satu TV swasta pada hari kamis malam pukul 21 Wib, memberitakan bahwa dari 1,3 juta rakyat Papua sebagian besarnya telah terinveksi HIV/AIDS. Karena itu menurut berita tersebut, Pemerintah Pusat rencananya akan mengalokasikan dana dari 50 M menjadi 100 Miliart. [7] Pertanyaannya ialah, mengapa semakin besar dana yang dialokasikan untuk penanganan HIV/AIDS, penyakit yang mematikan tersebut dari waktu ke waktu terus meningkat drastis ?



Modus penyebaran HIV/AIDS terjadi dengan pertama-tama melalui hubungan seks. Selain itu pertukaran Gaharu dengan Seks komersial merupakan salah satu bentuk yang terjadi di tanah Papua. Hal ini menyata di Distrik Assue, Kabupaten Mapi–Papua Selatan, yang terkena imbas ekplorasia kayu gaharu, minuman keras, perjudian, kehadiaran Pekerja Seks Komersial (PSK), praktek protitusi dengan wanita yang kena HIV/AIDS lintas kecamatan yang jelas-jelas semuanya ini dilindungi oleh pihak oknum TNI dan POLRI.[8]







E. PENINGKATAN WARGA MIGRAN DI TANAH PAPUA



Secara hukum transmigrasi untuk Papua telah dihentikan pada tahun 1998 namun secara defakto banyak warga yang datang dan duduki di tanah yang penuh kaya raya tersebut. Mereka datang ke Papua menggunakan Kapal Laut. Pelayanan Kapal Penumpang pun meningkat tajam yakni seminggu 2-4 kali dari pulau Barat Indonesia (Tangjung priok) menuju Papua (Jayapura). Dilihat dari penumpang yang keluar dari Papua tidak banyak jika dibandingkan dengan penumpang yang masuk di Papua.



Umumnya mereka yang datang tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) walaupun mereka WNI (Warga Negara Indonesia). Mereka yang datang ini mayoritas dari kelompok pengangguran. Setelah tiba di tempat tujuan mereka tinggal dikenalan/keluarga. Selanjutnya melakukan wira usaha atau mencari pekerjaan. Beberapa lama kemudian mengundang keluarganya yang ada di tempat asalnya. Proses ini terus berkelanjutan. Pengamatan kami, dari antara yang datang juga terdapat perempuan yang akan dipekerjakan di tempat-tempat umum seperti Bar/diskotik, di tempat pijat-pijat tradisional ala luar Papua dan jadi pekerja seks komersial. Dari antara mereka ada pula yang disembunyikan (simpan) di rumah makan, kasus beberapa rumah makan di Kab. Jayawijaya. [9]



Dengan demikian penambahan penduduk tidak formal terus meningkat di tanah Papua sementara rakyat asli Papua semakin minoritas di atas tanahnya sendiri. Jumlah populasi penduduk Papua secara menyeluruh 2,5 juta jiwa yang terdiri dari 1,3 orang asli Papua dan 1,2 juta bukan asli Papua. [10]

Berikut data penelitian yang dilakukan Dr. Jim Elmslie dengan tabel di bawah ini.[11]



Tahun


Jumlah Penduduk


Total Penduduk


% Comparison


Annual Growht Rate




Papua


Non Papua





Papua


Non Papua


Papua


Non Papua

1971


887.000


36,000.


923,000.00


96%


4%







1990


1,215,897


414,210.


1,630,107


75%


25%







2005


1,558,795


1,087,694


2,646,489


59%


41%


1,67%


10,5%

2011


1,700,000.


1,980,000


3,680,000


47%


55%







2020


1,956,400.


4,743,600


6,700,000


29,2%


70,8%







2030


2.371.200


13.228.800


15.600.000


15,2%


84,80%







E. MENINGKATNYA KERACUNAN



a. Kab, Jayapura

Pada bulan Yuli - September beredar isu melalui send message service (sms) bahwa di Papua sedang terjadi perang biomiliterisme yaitu tebarkan virus /bakteri di sumur melalui makanan dan minuman yang dijual di kios-kios orang pendatang telah disuntik racun untuk mematikan orang Papua.



Pesen tersebut di atas bukan basa-basi melainkan semakin menyata. Pada hari Kamis 18 July, 300 lebih masyarakat adat dari Kampung Tablasupa, Yaru, Sebron Kab. Jayapura, keracunan makanan yang disiapkan oleh petugas. Pada pertengahan Juli seorang Mahasiswa pulang makan makanan di rumah makan pulang pusing dan muntah-muntah. Hari sabtu 6 Augustus 2007 5 orang di larikan dalam keadaan kritis di rumah sakit setelah makan di rumah makan jalan Biak Lingkaran Abepura Jayapura.



b. Kab. Serui

Pada tanggal 3 Juli 2007 Di Kabutaten Serui banyak yang dilarikan ke rumah sakit. Banyak pasien berhamburan di RSUD Serui karena diare dan muntah-muntah sehingga lainnya dilarikan ke RSUD Biak. Keracunan makanan dan minuman juga terjadi di Kabupaten Nabire dan dibeberapa kabupaten di tanah Papua.



Demikian pula dengan minuman Beralkohol. Tidak sedikit orang Papua yang meninggal melalui minuman. Data yang dikeluarkan oleh Ruken Keluarga Jayawijaya di Jayapura menyatakan bahwa dari Januari sampai dengan Yuli 2007 jumlah orang Pegunungan Tengah Papua yang meninggal karena minum-minuman keras (alkohol) sebanyak 71 orang sedangkan data harian kompas menyetkan 170 orang. Bila orang Gunung di Jayapura saja dalam jumlah seperti itu bisa dibayangkan orang gunung atau Papua secara menyeluruh di tanah Papua yang meninggal karena minuman beralkohol. Melihat kenyataan ini maka persekutuan para pendeta di Jayapura dan kelompok mahasiswa dan masyarakat mendesak untuk mencabut perda tentang Miras namun hingga saat ini tidak ditanggapi serius. Hal ini mungkin dapat dibayangkan karena sebagian besar pemasok minuman dibecup oleh Militer/penguasa.

Waktu yang bersamaan terjadi peningkatan kematian orang Papua hampir semua jenis kelamin baik perempuan, laki-laki dan anak-anak. Orang meninggal karena isu minuman keras lebih dominan ketimbang masalah penculikan, penganiayaan, intimidasi, teror dan pembunuhan secara langsung dan tidak langsung.



Tapi fenomena yang sangat menarik adalah setiap hari orang Papua meninggal baik anak usia muda dan tua sehingga menjadi pertanian kenapa orang yang tidak bisa terlibat dalam miras bisa mati? Khusus di Wamena korban meninggal akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang didagangkan oleh penduduk migran. Kabupaten Wamena .



c. Kab. Jayawijaya

Di Kabupeten Jayawijaya dari bulan Augustus sampai dengan September 2007 tercatat 20 orang ditambah dengan korban kasus pembakaran di Pasar Kaget Sinakma Wamena 4 orang yakni Elimas Gwijangge (36 thn), Yan Lokmbere ( 47 tahun), Ibu Yakius Ndoronggi,



Awal terjadi kondisi misterius ini dimana Tanggal 18 September 2007 seorang anak kecil minum es di Pasar Sinakma (3 km dari pusat kota) terjadi pusing-pusing lalu di larikan ke rumah sakit. Mulai diri situ korban beryatuhan di beberapa titik, Pasar Sinakma, Wouma dan Jibama.



Prolog:

Tanggal 18 September 2007

1. Anak Kecil Usia 9 Tahun keracunan minum es di pasar sinakma. Anak tersebut dilarikan ke rumah sakit tapi tidak tertolong. Kemudian di kasih minum susu lalu muntahkan racun sehingga kondisi pulih kembali.
2. Di salah satu warung di jalan irian, ada 4 orang laki-laki makan di tempat tersebut kemudian mereka keluar dari rumah makan menuju ke rumah, sesampai dirumah ke 4 orang ini meninggal.



Tanggal 19 September 2007

1. Seorang siswi SMU PGRI meninggal dunia, akibat keracunan kue. Ini di sebabkan Siswi tersebut tidak sarapan pagi, sampai di sekolah siswi tersebut merasa lapar sehingga langsung datang ke tempat jual, kemudian dia membeli kue lalu makan. Sampai di sekolah siswi tersebut sakit kepala dan pusing sampai di rumah menghembuskan nafas terakhir.
2. Di Mulima kecamatan Kurulu ada 8 orang keracunan rokok, supermi dan kue. Nama-nama keracunan rokok dan supermi ( Aleks Sorabut 39 Tahun, Albert Sorabut 34 Tahun, Izak Pabika, Milok Kossay 50 Tahun, Kostan Himan 34 Tahun, Juni Himan 29 Tahun, Oktovina Alua 51 Tahun)



Racun Kue (Herlina Sorabut 16 Tahun). Ke 8 orang yang kena keracunan tersebut, mereka ada acara pesta di kampung rumahnya pa Aleks Sorabut, beliau turun ke kota belanja bahan-bahan konsumsi (minyak, garam, vetsin, beras dan bumbu-bumbu lainnya) termasuk kue dan rokok. Sampai di kampung kuenya di berikan kepada anak Herlina Sorabut dan rokok di isap oleh ke 7 orang. Tidak lama kemudian ada gejala-gejala sakit kepala dan rasa pusing. Ketika ada gejala tersebut di larikan kerumah sakit (UGD) namun mereka di berikan obat antaligin namun tidak membuahkan pertolongan, sehingga kami kembali pulang ke rumah lalu minum susu gental. dari susu tersebut mereka muntah lalu pulih kembali.

1. Ada 2 anak kecil usia Mandite Kogoya 7 tahun dan Yulia wea 5 tahun makan kacang di Karijaya Wamena, meninggal dunia.
2. Anak kecil di Pasar Misi umur 6 tahun keracunan makan biskuit sehingga meninggal dunia.



Tanggal 20 September 2007

1. Jam 02.00 pagi di temukannya mayat misterius di samping UGD Wamena dengan namanya Petrus Huby, A.mpti. Kesakitannya berawal dari kue, dimana almarhum lapar kemudian beli kue di pasar Yibama. Setelah itu beliau rasa keram-keram ditangan dan sakit di Jantung. Kemudian beliau sendiri datang ke UGD, namun tiba-tiba sampai di garasi beliau menghembuskan nafas terakhir.
2. Jam 07.00 pagi di Pasar Sinakma 5 orang keracunan karena minum nescafe, namun tertolong di muntahkan racunnya.
3. Jam 14.00. Di pasar sinakma ibu Ros Elokpere (28 th) sebuah kios ibu beli rokok surya satu bungkus, rokok tersebut buka depan kios tersebut. Beberapa jam kemudian ibu tersebut pinsang depan kios lalu di larikan ke UGD. Kondisi ini masyarakat memancing emosi, sehingga terjadi perkelahian antara warga dengan pedagang. Sehingga mengundang masa membuat situasi tegang, kemudian langsaung datang di TKP Direskrim Polda Papua Paulus Waterpau. Sampai di TKP memberikan arahan sehingga situasi dapat di tanggulangi.
4. Okama Hisage 33 tahun makan kue, setelah makan kue pusing langsung meninggal. Mayatnya di semayamkan di Minimo Distrik Asolokobal.



Tanggal 21 September 2007

1. Leo Entama 41 Tahun Sekretaris Desa Wosiala Distrik Kurulu keracunan rokok surya. Rokoknya beli di Tokoh Himalaya 2 jln. Irian. Tetapi beliau tertolong karena minum susu kental untuk memutahkan racun.
2. Herman Kossay 35 tahun keracunan rokok surya. Rokoknya beli di sebuah kios di sinakma. Tetapi beliau tertolong karena minum susu kental untuk memutahkan racun.



Tanggapan Muspida Wamena dan Aparat Kepolisian

Atas peristiwa tersebut Pemerintah Provinis maupun pusat-diam-diam saja. Sementara Pemerintah daerah menangkapi dengan dingin yaitu korban yang sedang beryatuhan akibat produk yang kadar luarsa. Pernyataan ini dikeluarkan oleh SEKDA Kabupaten Jayawijaya. Pernyaan senada juga disampaikan oleh Direskrim Polda Papua, Kombes Paulus Waterpau.



Amatlah tentu pernyatan kedua pejabat tersebut bertentangan dengan apa yang sedang terjadi di tanah Papua. Karena gejala masyarakat meninggal atau sakit karena racun bukan di satu kota. Ada indikasi kuat Aparat keamana dan Pemerintah Daerah sedang bekerja keras untuk mengalihkan opini terhadap hal misterius ini ke produk kadar luarsa.



d. Kab. Boven Digoel

korban keracunan terjadi juga di Kabupaten Boven Digoel. Korban keracunan meninggal dunia. Masyarakat setempat mengamuk sehingga mereka datang membakar rumah makan tempat dimana almarhum mengkonsumsi makanan.



Korban keracunan hampir merata di seluruh tanah Papua.

BAGIAN II.

PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA 2007-2008

Sepanjang tahun 2007-2008 ini, aksi pengibaran dan pembentangan Bendera Bitang Kejora jauh meningkat tajam. Aksi pengibaran Bendera Bintang Kejor terjadi hamper di seluruh tanah Papua, antara lain. Jayapura, Manokwari, Fak-Fak,Timika, Wamena dan Nabire. Semua dilakukan secara spontanitas oleh rakyat Papua sebagai tanda protes atas tindakan pembungkaman demokrasi, kekejaman militer yang terus meningkat. Selain itu dikeluarkannya PP No. 77 tahun 2007 tentang pelarangan symbol-simbol budaya merupakan salah satu penyebabnya.

A. PERISTIWA TAHUN 2007

Februari 2007, 18 orang Papua dalam tahanan karena masalah Bendera Bintang Kejora.

Timika 1 Desember 2007

Pengibaran Bendera Bintang Kejora dilakukan di Jalan Baru Kab. Timika. Dari peristiwa ini 6 orang di proses hukum. Pada saat dipengadilan 1 orang di vonis bebas dan 5 dijatuhkan hukuman masing-masing; 4 orang 5 tahun dan 1 orang 3 tahun.

Penasehat hukum untuk ke 5 orang ini telah mengajukan kasasi ke Makahma Agung.

Berikut nama-nama mereka:

No.


Nama-Nama


Putusan Hakim


Keterangan

01.


Jakobus Pigay,


Bebas


Bebas Vonis Hakim

02.


Melki.Katanggamen Magai


5 tahun


Kasasi MA

03.


Polce Aim Magai


3 tahun


Kasasi MA

04.


Suniem Ogol Magai


5 tahun


Kasasi MA

05.


Yuli Gwijangge


5 tahun


Kasasi MA

06.


Puniel Nirigi


5 tahun


Kasasi MA

C. PERISTIWA TAHUN 2008

Kronologis Aksi dan Peristiwa sepanjang tahun 2008

1. Jayapura

1. 11 Maret : Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) melakukan Protes terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tentang pelarangan symbol-simbol cultural.
2. Dalam aksi membawakan beberapa spanduk yang bergambarkan bendera. Polisi menangkap dan menahan 4 orang, Sakarias Oropa (26), Elias Weah (27), Abu Muri (28), Ros Tapnesa (25)
3. Setelah di tahan beberapa bulan kemudian di pengadilan memutuskan, sidang dirunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

2. Manokwari

Pada 11Tanggal 13 Maret 2008 di Manokwari masa melakukan aksi. Aksi yang ini dipelopori BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Negeri Papua bersama sejumlah perguruan tinggi swasta serta organisasi ekstra kampus. Dalam aksi masa pertunjukakkan Bendera Bintang Kejora sehingga aparat kepolisian pun menangkap 12 orang.

No.


Nama-nama


Keterangan

01


George Risyad Ayorbaba


Semuanya dalam Proses Hukum

02.


Amd.T (25 years)




03.


Marthinus Luther Koromath (20 years)




04.


Noak Ap (30 years)




05.


Daniel Sakwatorey




06.


Ariel Wergimon




07.


Edy Ayorbaba




08.


Markus Solik Umpes




09.


Leonardus Decky Bame




10.


Jack Wanggai




11.


Frans Kareth




12.


Elimelek Obeth Kaiway




3. Fak-fak

Pada tanggal 17 Juli 2008, pada pukul 04.37 WIT, terjadi pengibaran bendera bintang kejora di Fak-Fak. Aparat kepolisianpun segera bergerak ke lokasi pengibaran dan telah menangkap kurang lebih 46 orang. Setelah ditangkap aparat kepolisian menyuruh membuka baju kemudian dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

1. Simon Tuturop 6. Tehes Piahar
2. Tadeus Weripang 7. Simon Hindom
3. Victor Tuturop 8. Daniel Nimbitkendik
4. Tomas Nimbitkendik 9. Wolter Warpopo
5. Benikditus Tuturop

4. Jayapura

Pada, 1 July Dekat Kampus UNCEN, Kelurahan Jabansai terjadi pengibaran Bendera. Pelakunya tidak jelas. namun Candri wartawan ELEKTRONIK TRANS TV yang mengeksposkan beritan dipanggil oleh aparat polresta. Ia dipanggil sebagai saksi kemudian diperiksa. Sebagai tanda protes atas pemanggilan Wartawan TransTV maka waratwan lain melakukan akasi protes.

5. Wamena

Pada 9 Agustus 2008, Dewn Adat Papua (DAP) mengadakan perayaan hari Pribumi Masyarakat internasional. Aparat keamanan melakukan penembakan dan pembunuhan secara kilat terhadap Opinus Tabuni. Selanjutnya Polda Papua memanggil pimpinan DAP, panitia perayaan dan sejumlah pendeta serta masyarakat. Berikut nama-nama mereka:

No.


Nama-nama


Keterangan

01.


Forkorus Yabuisembut


Ketua DAP

02..


Fadhal Alhamid


Ketua II DAP

03.


Lemok Mabel


Ketua Dewan Adat Wiayah Lapago Balim

04.


Yulianus Hisage


Ketua Panitia Perayaan

05.


Dominikus Sorabut


Sekretaris Panitia

06.


Adolf Hisage


Tokoh Masyarakat

07.


Helena Matuan


Tokoh Perempuan Balim/dipanggil namun belum diperiksa

08.


Sudirman Pagawak


Mantan Tapol/dipanggil namun belum diperiksa

09.


Ptd. Obet Komba


Mantan Tapol/tokoh agama

10.


Pdt. Esmon Walilo


Yang memimpin Ibadah pada saat kegiatan/tokoh Agama

11.


Pdt. Simon Awom


Tokoh Agama

12.


Herman Gombo


Dipangil namun belum diperiksa

Selain ke-12 orang di atas Polda Papua juga memanggil dan memeriksa 4 anggota Polisi orang Asli Papua yang ikut dalam hadir dalam perayaan tersebut sebagai masyarakat Pribumi.

1. Daud Matuan
2. Sem Itlay
3. Nico Hisage
4. Piter Gani

6. Timika

1. Pada September 17, 2008, terjadi pengibaran Bendera di Kwamki Lama. Dari peristiwa ini belum ada yang tahan.
2. Pada 23 September 2008, pada pukul 02.30 WIT, terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora. Aparat menangkap 16 orang dan 2 orang di tahan yakni;
1. Matius Magay (52),
2. Paulus Kiwing (53).

7. Nabire

Pada hari Rabu 2008, masyarakat Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora di empat titik yakni; di kantor bupati, kantor DPRD, di depan Kodim dan Belakang Polres Nabire. Dalam peristiwa ini, Polisi menangkap dan menahan 1 orang petugas SATPAM (satuan pengamanan sipil) sedangkan pelakunya tidak diketahui.

BAGIAN III

PELARANGAN KEBEBASAN RAKYAT PAPUA

Pemerintah Indonesia melalui TNI dan POLRI pada 2 tahun belakangan ini terus membelenggu kebebasan rakyat. Mereka mengisoloasikan manusia Papua dari berbagai sisi.

A. KEBEBASAN BERKUMPUL DAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Kebebasan berkumpul, berserikat dan meyampaikan pendapat di jamin dalam Undang-undang Dasar 1945 dan UU No. 8 tahun 1999. Namun kondisi riil yang terjadi di Papua antara lain:

1. Pada tanggal 5 Mei 2007 Mahasiswa di Yogyakarta membentangkan spanduk bergambar bendera bintang kejora. Polisi membubarkan secara paksa. Mereka belum ada yang ditangkap. Demikian juga dalam tahun ini karena belum ada aksi sperti tahun sebelumnya.
2. Pada 12 Oktober 2008, Polda Papua menolak surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Dewan Adat Papua.
3. Pada 16 Oktober 2008, Gabungan aparat keamanan TNI dan POLRI membubarkan masa yang sedang melakukan aksi di Jayapura.
4. Sesuai dengan pengalaman kami, tahun 2007-2008, ada upaya oleh Pemerintah RI untuk mendaftar semua organisasi yang ada di Papua di Dirjen Kesatuan Bangsa (Kesbang). Jika tidak terdaftar Kepolisian di Papua mempersulit keluarkan surat Ijin atau terbitkan surat tanda terima untuk melakukan aksi.
5. Sesuai undang-undang No. 8 thn 1999 mengatakan bahwa sebelum aksi maka yang mau melakukan aksi memasukan surat sebelum 3X24 jam. Kemudian kepolisian wajib mengeluarkan/menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan. Namun kenyataan yang terjadi, seringkali aparat kepolisian mengartikannya sebagai surat ijin aksi sehingga tidak mengeluarkan surat ijin. Dengan dasar ini beberapa aksi secara paksa dibubarkan oleh Aparat kepolisian.
6. Dalam aksi-aksi, dikerahkan aparat kepolisian dari Brimob Dentasemen Anti Teror dengan senjata lengkap, dari Dalmas dengan tongkat dan senjata secara besar-besarnya. Selain senjata sering dikerahkan truk dan tank-tank. Sementara aparat TNI diagakan di kesatuan masing-masing.
7. Demikian juga dengan kegiatan seminar, diskusi polisi sering mengeluarkan surat pelarangan. Selain itu, intelijen dari berbagai kesatuan selalu menteroror dan menjaga jalannnya kegiatan.

B. INTIMIDASI PARA AKTIVIS

1. Teror dan ancaman terhadap Ketua Komnas HAM daerah Papua, Albert Rumbekwan pasca kedatangan Pelapor Khusus PBB, Ibu Hina Jilani.
2. Pasca tewasnya Yesaya Pahabol oleh anggota TNI Batolyon 751 Sentani, pada 26 April 2008, pukul 03-05 subu anggota TNI dengan Senjata Lengkap datang di depan Sekretariat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia. Tempat dimana markus haluk tinggal
3. Jack Kasimat, aktivis HAM diintimidasi oleh Aparat TNI di Borowai, pada tahun 2007.
4. 2007-2008, ancaman terhadap Pastor John Jonga Pr, oleh Anggota TNI yang menjaga di areal perbatasan RI-PNG.
5. Ancaman terhadap Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) pasca keputusan penolakan MRP terhadap PP No. 77 tahun 2008.
6. Diatas hanya beberapa contoh kasus. Namun yang terjadi ialah hamper semua orang Papua yang dicurigai oleh penguasa selalu, di terror, intimidasi dan dijaga di rumah makan, bandara, kantor, jalan masuk keluar rumah.

E. PELARANGAN BUKU-BUKU

Dalam ingatan saya ada beberapa buku yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaaan Agung:

1. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia melarang peredaran buku Dr. Benny Giay, tentang “ Peristiwa Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluay.” Kemudian penulisnya diancam, diteror oleh militer Indonesia. Papan Nama Sekolah STT Walter Post dibongkar oleh Militer.
2. Pada bulan November 2007, Pemerintah Indonesia melarang bukunya; Sendius Wonda tentang “Tenggelamnya Rumpun Melanesia di Papua Barat.” Aparat kejaksaan menyita semua stok buku dari took-toko buku. Seain itu meyurati penerbit untuk tidak diterbitkan lagi.
3. Pada July 0008, pelarangan Bukunya Pdt. Soctarez Sofyan Yoman, judul “ Pemusnahan Etnis Melanesia di Papua Barat.”

D. PELARANGAN IJIN MASUK ANGGOTA SENATOR/KONGRES DAN MEDIA ASING

Pada tanggal 5 Mei 2007, kunjungan Kongresman Eni Faleomavaega dan Donal Payne tidak diijinkan masuk mengunjungi tanah Papua sekalipun dapat masuk pada November 2007. Larangan yang sama juga diberlakukan bagi wartawan media masa dan warga Negara asing yang dicurigai oleh Pemerintah Indoensia.

J. PEMUKULAN DAN PEMBUNUHAN OLEH TNI YONIF 751 SENTANI

Pada tanggal17 April 2008, dilangsungkan pertadingan sepak bola di lapangan sepak bola TNI Yonif 751 Sentani anatar Lolosi Putra (dari Ka. Jahukimo) dan Poster Putra (Kab. Jayapura). Pertandingan berjalan baik namun karena keberpihakan wasit pada kesebelasan Poster Putra maka PS. Lolosi Putra lakukan protes terhadap wasit. Protes pemain iterhadap wasit, mengundang kemarahan pada anggota TNI yang sedang menonton pertandingan. Mereka masuk melakukan tindakan pembelaan terhadap wasit dan memumul, menendang smpai salah satu pemain meninggal di tempat kejadian. Proses hukum terhadap pelaku penembakan tidak dilakukan.

Berikut ini data korban kebiadaban aparat TNI Ynif 751.

No


Nama-Nama Korban


Status Pendidikan


Umur / Usia


Korban


Keterangan

Korban Jiwa / Meninggal Dunia di Tempat

01.


Nesaya N. Pahabol


Mahasiswa STAKPN


21 Tahun


Meninggal Dunia di tempat


Di pukul dan di injak-injak dengan menggunakan sepatu Laras Tentara

Korban Yang Kritis

02.


Kostan Amohoso


Pelajar SMU YPPGI


19 Tahun


Kritis / Rawat di rumah


Di pukul di tendang di tulang belakang dan di injak-injak dengan sepatu Laras Tentara

03.


Sael Amohoso


Mahasiswa STAKPN


24 Tahun


Kritis / Rawat di rumah


Di pukul di tendang di dada dan tulang belakang kemudian di injak-injak dengan sepatu Laras Tentara

04.


Darius Bahabol


Mahasiswa STIKOM


25 Tahun


Kritis / Rawat di rumah


Di pukul di muka dan Dada kemudian di injak dengan sepatu Laras Tentara

05.


Niet Kobak


Mahasiswa STIHA Umel Mandiri


22 Tahun


Kritis / Rawat di rumah


Di pukul di muka dan Dada kemudian di injak dengan sepatu Laras Tentara

Korban Pemukulan

06.


Nepentius Bahabol


Mahasiswa UNIYAP


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di Tampar pada bagian wajah / muka dan di tendang dengan sepatu Laras

07.


Erimet Bahabol


Mahasiswa STIE Port Numbay


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di Dada dan di tendang dengan sepatu Laras

08.


Matias Bahabol


Mahasiswa STIE Port Numbay


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di Testa hingga pecah di tendang di perut

09.


Motaruk Kobak


Mahasiswa UNCEN


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di Testa hingga pecah di tendang di perut

10.


Assat Kobak


Mahasiswa UNIYAP


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di Tampar pada bagian wajah / muka dan di tendang dengan sepatu Laras

11.


Amsal Kobak


Pelajar SMK Negeri 3 Jpr


16 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul hingga Gigi patah dan di injak kemudian di tendang dengan sepatu laras di Leher

12.


Roy Kobak


Mahasiswa STIE Port Numbay


16 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tendang dengan sepatu laras di tulang belakang

13.


Eko Kobak


Mahasiswa STIHA Umel Mandiri


20 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di Pukul kepala dan di tendang dengan sepatu laras

14.


Marap Bahabol


Mahasiswa USTJ


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar di pipi kanan hingga bengkak

15.


Soleman Yahuli


Mahasiswa STISIPOL


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di bibir hingga pecah mengeluarkan Darah

16.


Agus Bahabol


Pelajar SMU Yapis Jpr


16 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di muka dan di tendang dipaha dengan sepatu laras

17.


Natal Bahabol


Mahasiswa STIE Port Numbay


20 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar di bagian pipi

18.


Sou Kobak


Mahasiswa STIE Port Numbay


22 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar dan di tendang di bagian paha dengan sepatu laras

19.


Nicko Bahabol


Mahasiswa UNCEN


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar di bagian wajah

20.


Eminus Bahabol


Pelajar SMK Negeri 3 Jpr


17 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di tulang belakang

21.


Arinus Bahabol


Mahasiswa STIHA Umel Mandiri


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di Pukul kepala dan di tendang dengan sepatu laras

22.


Yanni Siep


Pelajar SMU Yapis Jpr


18 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tendang dipaha dan di injak dengan sepatu Laras

23.


Sentinus Kobak


Mahasiswa STIHA Umel Mandiri


26 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tendang di bagian perut dan tulang belakang pakai sepatu Laras

24.


Budy Bahabol


Mahasiswa STIE Port Numbay


22 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di pukul di muka dan di tendang dipaha dengan sepatu laras

25.


Ette Bahabol


Masyarakat Sipil


18 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tendang di paha

26.


Marinus Kobak


Masyarakat Sipil


16 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar di wajah dan di tendang dengan sepatu laras

27.


Tansup Bahabol


Masyarakat Sipil


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar di wajah dan di tendang dengan sepatu laras

28.


Gefa Bahabol


Masyarakat Sipil


30 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tedang di punggung belakang dengan sepatu Kets

29.


Hiron Bahabol


Masyarakat Sipil


30 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tedang di punggung belakang dengan sepatu laras

30.


Wenny Bahabol


Mahasiswa STIPERT


21 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tendang di perut dan di tampar di belakang

31.


Ateng Bahabol


Mahasiswa STA


22 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tendang di perut

32.


Peud Yahuli


Mahasiswa STAKPN


23 Tahun


Korban Ringan rawat di rumah


Di tampar di wajah, ditendang paha, dan di pukul hidung darah keluar

K. PENYAKIT KOLERA DAN KEMATIAN DI DOGIYAI PANIAI

Di Kab. Dogiay Paniai, rakyat meninggal dunia sekitar 300-an jiwa. Mereka meninggal karena penyakit kolera. Sesuai laporan yang kami terima, jumlah korban meninggal terus bertambah. Penyakit ini setelah menelan korban di daerah lembah Kamu, sekarang menyebar ke daerah sekitarnya. Pemerintah belum merespon dengan secepatnya ke lokasi kejadian untuk menolong warga.

L. PEMUKULAN DAN KERACUNAN DI LP. ABEPURA JAYAPURA

1. Pada 22 September 2008, petugas Lembaga Pemasyarakatan memukul tahanan Ferdinan Pakage. Dia dipukul pada bagian pipi dan mata kirinya membengkak dan berdarah sehingga dilarikan ke rumah sakit Umum Abepura Jayapura.
2. Tanggal 4 Oktober 2008, pukul 24.00 WIT, Tahanan Politik Philip Karma di racuni di LP Abepura sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Abepura Jayapura dan pada hai berikutnya dibawa kembali ke LP.

BAGIAN IV.

PELUNCURAN IPWP DAN PEMBUNGKAMAN KEMRDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Pembahasan pada bagian ini saya memcoba menyampaikan kondisi riil yang terjadi di tanah Papua dan luar Papua dan reaksi kelompok pro-NKRI serta aparat Militer Indonesia dalam menyambut peluncuran IPWP di London Inggris pada 15 October. Untuk rakyat Papua melihat kegiatan IPWP di London merupakan harapan baru untuk mengakhiri duka nestapa mereka. Sehingga kegiatan ini begitu menggema hampir seantero Papua dan luar Papua. Menjelang kegiatan dan hari pelaksanaan rakyat Papua menyambutnya dengan aksi dan doa.



Jika dipihak rakyat Papua menyambutnya dengan doa dan aksi damai maka reaksi di pihak pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan menanggapinya dengan menggelar berbagai operasi. Hal ini menyata dengan aksi tanggal 16 dan 20 yang dilakukan oleh rakyat Papua di Jayapura dengan tindakan represif aparat keamanan membubarkannya. Dampaknya banyak anak bangsa menjadi korban penganiayaan.



Disisi lain, aparat Militer Indonesia juga memfasilitasi kelompok sipil Pro NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk melakukan kegiatan dalam menolak peluncuran IPWP di Inggris. Dengan demikian di Papua terbagi dalam dua kelompok masing-masing yang mendukung dan menolak IPWP.



Beberapa aksi yang dilakukan oleh kedua kelompok ini, saya secara ringkas mencatatnya dalam tulisan ini. Selamat menyimaknya. Saran dan masukan Anda kami menunggu.



A. Aksi Mahasiswa dan Rakyat Papua Mendukung IPWP dan Pembatasan HAK

1. Jawa dan Bali

Aksi Mahasiswa Jawa dan Bali dalam mendukung pelucuran kegiatan IPWP di London, dengan menggadakan demo damai pada tanggal 15 dan 17 Octobert 2008. Titik aksi dipusatkan di Bundaran HI, Kantor perwakilan PBB, Istana Negara dan berakhir di kantor Kedutaan Besar Inggris. Jumlah masa aksi diperkirakan 100-an lebih.



2. Sulawesi

Di Sulawesi, aksi mendukung IPWP dilakukan di Manado dan Makasar. Mereka melakukan aksi secara serentak pada tanggal 16 October. Berikut laporan yang masuk pada kami.



a). Manado

Demo damai di Manado dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2008. Mahasiswa Papua se Sulawesi Utara berkumpul bersama melakukan aksi massa. Sekitar jam 10 WITA massa star longmarch dari Kampus Unsrat keluar Bolivar, Haipermar dan berakhir di Mega Mall. Hampir seluruh kota Manado arus lalulintas kendaraan lumpuh. Massa diperkirakan 350-an orang.



Aksi Demo baru berakhir pada pukul 14.00 WITA.



b). Makasar

Aksi penyambutan IPWP di Makasar berlangsung pada tanggal 16 October 2008. Mahasiswa Papua yang ada diseluruh Sulawesi Selatan mengadakan doa bersama di Aula Asrama Kamasan. Doa berlangsung hikmat dengan nyanyian lagu-lagu daerah Papua.



3. Tanah Papua



Situasi di tanah di tanah Papua menjelang peluncuran IPWP amat menegangkan. Berbagai isu beredar, baik yang bersifat provokatif dan tidak provokatif. Sebagian besar isu yang beredar dimasyarakat ialah kegiatan di Inggris merupakan deklarasi Papua Merdeka sedangkan sebagian menanggapi secara wajar dan biasa. Menanggapi isu yang beredar tersebut, aparat keamanan dari TNI maupun POLRI disiagakan. Dalam satu minggu terakhir di Jayapura, baik siang maupun malam aparat kemanan melakukan sweeping.



Sambil melakukan sweeping, berbagai opini di Media cetak dan juga mungkin eloktronik lokal pimpinan Militer menyampaikan sejumlah pesan-pesan yang semuanya terkesan menekan masyarakat Papua.



Selain itu, secara tiba-tiba kelompok Merah Putih di bawa pimpinan Ramses Ohee melakukan kegiatan deklarasi dan membubuhkan tandatangan yang menyatakan bahwa PEPERA (Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat) adalah Sah. Mereka juga menolak kegiatan IPWP di Inggris.



Kelompok Merah-Putih ini, menurut pengamatan kami baru pertama kali muncul di tanah Papua. Memang sebelumnya ada namun tidak dengan nama itu. Situasi yang terjadi pada akhir-akhir ini bila diingat baik, tidak jauh bedah dengan pada tahun 1998-1999 di Timor-Tmur.



Berikut ini saya sampaikan sejumlah aksi yang dilakukan di beberapa kabuten di Tanah Papua.



a). Kota Jayapura

1). Aksi tanggal 16 October 2008

Sesuai himbauan melalui selebaran dan surat pemberitahuan ke pihak Kepolisian Daerah Papua, Demo akan dimulai dari jam 09 Pagi waktu Papua pada tanggal 16 Octobert 2008.

Namun Aparat Keamanan Pemerintah Republik Indonesia (TNI/POLRI) dengan peralatan Perang Lengkap memblockcade di semua titik, di seluruh kota Jayapura, Abepura dan Sentani.

Aparat TNI/POLRI juga telah melakukan Sweeping gabungan dari pukul 04 dini hari sampai pukul 08 pagi, dan Aparat TNI/POLRI menahan dan mengusir semua demonstran yang hendak menuju ke tempat dimana telah tentukan untuk kumpul.

Pada pukul 10 Pagi waktu Jayapura, Aparat Keamanan Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pemblokiran di depan Kampus UNCEN. Ribuan Mahasiswa yang telah siap untuk mengadakan longmarch, telah ditahan, disusir dan disuruh pulang ke rumah oleh Aparat TNI/POLRI.

Terpaksa, para Demonstran lain bergabung ke Expo waena melalui jalan lorong atau sembunyi-sembunyi. Akhirnya masa bertahan. Tidak lama kemudian Aparat TNI/POLRI telah melakukan blockcade, sambil mengancam bahwa aparat akan membubarkan paksa. Tidak lama setelah aparat memblokir jalan, demonstran membentangkan spanduk yang ada tulisan PEPERA 1969 tidak sah dan Review kembali. Melihat bentangan spanduk, Danrem Jayapura memerintahkan kepada pasukannya bahwa segera rebut spanduk itu dari tangan demonstran sambil berteriak “PEPERA 1969 sudah final.”

Dalam menanggapi aksi masa, aparat keamanan yang turun mengamankan dan membubarkan aksi demo dari gabungan TNI (Angkatan Darat, Laut/Marinir dan Kepolisian; Delmas, Brimob dan Detasemen Anti Teror). Mereka turun dengan mengenakan seragam militer dan peralatan senjata lengkap termasuk dengan tank-tank yang siap ditembak. Terkesan aparat keamanan hendak bertempur di mendan perang sehingga membuat rakyat ketakutan. Hampir semua toko-kios milik warga imigran ditutup.

Aksi ini oleh aparat keamanan mengatakan illegal karena tidak ada surat pemberitahuan. Selain itu aparat keamanan juga menuduh aksi tersebut perbuatan makar, menghasut dan melawan petugas yang syah atau berwenang. Dengan dalil tersebut, Polda Papua mengeluarkan Surat Panggilan terhadap Buctar Tabuni No. POL. S.Pgl/842/X/2008/DIT RESKRIM, tertanggal 16 October 2008.

Surat panggilan yang sama dikeluarkan untuk ketua Dewan Adat Papua (DAP). Dan juga tidak menutup kemungkinan akan dipanggilnya orang lain.

2). Tanggal 20 October 2008

Aksi taggal 20 merupakan bagian integral dari aksi sebelumnya yaitu tanggal 16 October 2008, sebagaimana diuraikan di atas. Karena masa rakyat Papua Barat merasa dibatasi kebebasannya untuk meyampaikan pendapat, mereka menyepakati untuk turun pada tanggal 20 October. Sehubungan dengan aksi tanggal 20 maka pada tanggal 17 October 2008 Panitia Nasional IPWP memasukan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah Papua. Selanjudnya panitia bersama tokoh-tokoh rakyat Papua yang lain melakukan konsolidasi, pertemuan dan juga membagikan selebaran yang isinya ajakan aksi damai. Di sejumlah gereja di Jayapura juga setelah Ibadah sabda membacakan surat selebaran aksi di hadapan jemaat/umat.

Dari pantauan kami, ribuan masa membludak disejumlah titik aksi, di Sentani, Waena, Kampus UNCEN, Abepura, Entrop dan Jayapura kota. Massa menunggu koordinator aksi. Namun semua yang diharapkan sia-sia. Karena dalam waktu yang bersamaan aparat keamanan gabungan dari TNI (Angkatan Darat, Marinir dan Non organik dengan pakaian preman alias intel) dan Polisi (Delmas, Brimob dan Detasemen 88 Antiteror) dengan senjata lengkap turun membubarkan masa disetiap titik aksi. Mereka membubarkan secara paksa. Aparat keamanan pun melakukan sweeping dihampir semua jalan utama. Sebagian orang Papua yang kedapan dalam angkot dengan tujuan ke Jayapura dipukul tanpa bertanya. Keadaan Jayapura mencekam. Orang Papua hampir tidak bisa bergerak banyak.

Tepatnya pukul 12.30 WIT rombongan saudara Buctar Tabuni selaku kordinator aksi di tangkap secara paksa di Jayapura. Mereka yang ditangkap semuanya sekitar 17 orang.

No.


Nama


Umur


Jenis kelamin


Keterangan

01.


Buctar Tabuni


29 thn


Laki-laki


Koordinator aksi, dipukul dengan popor senjata, ditentang di ruang tahanan di Polres Jayapura. Sudah divisum dokter

02.


Victor F.Yeimo


29 thn


Laki-laki


Sekretaris aksi

03.


Herlius Nimiangge


23 thn


Laki-laki




04.


John Tekege


21 Thn


Laki-laki




05.


Erius Bahabol


24 thn


Laki-laki




06.


Esau Boma


23 thn


Laki-laki




07.


Octo Januarine


59 thn


Laki-laki




08.


Frans Huby


27 thn


Laki-laki




09.


Namene Elokpere


24 thn


Laki-laki




10.


Kristian Enakan Badii


24 thn


Laki-laki




11.


Simon Daby


22 thn


Laki-laki




12.


Ela Bidau Mote


22 thn


Perempuan


Dipukul dan ditendang dengan sepatu Lars oleh anggota Polisi. Sudah di visum

13.


Benyamin Gurik


21 thn


Laki-laki




14.


Isai Sato


35 thn


Laki-laki




15.


Nus Wetipo


31 thn


Laki-laki




16.


Rosita


31 thn


Perempuan


Ditendang oleh anggota Polisi

17.


Monowa


25 thn


Laki-laki




Setelah penangkapan dan penahanan oleh Aparat Keamanan, sekitar pukul 15.00 WIT, Mama Yosepa Alomang dan Markus Haluk bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. F.X. Bugus Ekodanto. Dua pilihan yang disampikan kepada Kapolda Papua yaitu 1). kami yang ditahan bersama yang sedang ditahan atau 2). membebaskan mereka pada hari ini juga. Kapolda yang sedang didampingi dengan Kapolresta Jayapura, Robert Jonzo menanggapi penyampaian tersebut mengatakan bahwa mereka hanya diminta keterangan. Setelah itu, semuanya akan pulang kembali sama-sama dengan kami.

Seusai pertemuan dengan Kapolda, kami menuju Polresta. Disini sekitar 16 orang diperiksa di dampingi dengan kuasa hukum Papua Tanah Damai. Beberapa menit kemudian setelah kami tiba, semua sudah selesai pemeriksaan. Kuasa hukum mendampingi kami bersama beberapa teman bertemu dengan kapolresta untuk Pamit pulang.

Terlepas dari 17 nama di atas, dari hasil sweeping ada 4 orang yang ditahan di Mapolresta. Kami memberikan jaminan untuk dibebaskan secara bersamaan. Namun pertimbangan surat jaminan maka Kapolres berjanji akan bebaskan pada hari berikutnya.

3). Tanggal 22-23 October

Pada pukul 10.00 WIT, Mahasiswa Universitas Cendrawasih melakukan pemalangan Kampus UNCEN. Mereka melakukan aksi pemalangan sehubungan dengan intervensi militer masuk Kampus dengan pakaian dan peralatan senjata lengkap pada tanggal 16 dan 20 October saat mahasiswa hendak siap-siap melakukan aksi masa rakyat untuk mendukung kegiatan IPWP di Inggris.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta untuk diakui Otonomi Kampus. Selain itu mereka juga mendesak Rektor untuk mencabut kerja sama dengan aparat keamanan secara khusus Kepolisian Daerah Papua.

4). Tanggal 17 October 2008

Sekitar pukul 07,00 WIT ditemukan mayat, Sdr. Yosias Syet pengawal dan anggota PETAPA (Penjaga Tanah Papua) di rumahnya. Dia meninggal dunia setelah pulang membagikan selebaran aksi tanggal 16 Oktober. Dari hidung dan mulut korban keluar gumpalan darah. Hasil otopsi dokter tidak sampaikan kepada keluarga korban namun diserahkan kepada aparat kepolisian. Justru Dandim 1701 Jayapura, memberikan keterangan bahwa korban meninggal dunia karena serangan jantung. Terlepas dari ungkapan Damdim tersebut, jika dilihat dengan baik tubuh almarhum maka sebab kematiannya karena dibunuh oleh tangan manusia yang terlatih untuk membunuh nyawa manusia.

b). Kab. Paniai

Bila aksi-aksi dan dukungan moral kegiatan IPWP di tempat lain dilakukan oleh kelompok sipil, lain halnya dengan penyambutan aksi di Kab. Paniai. Panglima Makodam Devisi II TPN/OPM, Thadius Magai Yogi merayakannya dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora. Menurut Thadius, upacara pengibaran bendera Bintang Kejora itu dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan peluncuran IPWP yang diselenggarakan di London, Inggris tanggal 15 October. “Kami sangat senang dengan kegiatan di London, sebab hal itu merupakan respon dunia terhadap dunia tuntutan kemerdekaan rakyat Papua.”

Selain Bintang Kejora, dalam upacara itu dikibarkan dua bendera lagi, masing-masing bendera Belanda dan Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam upacara diiringi dengan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua.” Upacara bendera yang dimulai jam 9 pagi itu, di hadiri 5.000 personil dan ratusan masyarakat dari berbagai kampung yang dating menyaksikan jalannya kegiatan tersebut. Tampak pula sejumlah wartawan dari media cetak dan elektronik.



c). Kab. Sorong

Pada tanggal 15 October 2008, menyambut kegiatan IPWP rakyat Sorong Selatan mengadakan doa bersama. Aparat Kepolisian membunuh Martinus Grewas. Dia meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit umum Sorong.

d). Kab. Manokwari



Pada tanggal 15 October 2008 rakyat Papua di Manokwari melakukan aksi bersama. Mendekati ribuan orang turun aksi. Mereka menyampaikan aspirasi kepada ketua DPRD Prov. IJB Demianus Ijie.



Semua aksi yang terjadi menyambut IPWP dapat dilihat dalam tebel berikut ini:



No.


Waktu


Tempat/Kota Aksi


Keterangan

01.


14 Octbr


Jakarta


Mahasiswa Papua Se Jawa dan Bali melakukan aksi di Bundaran HI, Kontor Perwakilan PBB, Istana Tegara dan Kedubes Inggris

02.


15 Octbr


Manokwari


Rakyat bersama MAhasiswa melakukan aksi di Kantor DPRD Prov. IJB

03.


15 Octbr


Sorong


Mengadakan doa di Kab. Sorong Selatan. Satu warga meninggal ulah aparat kepolisian

04.


16 Octbr


Jayapura


Aksi massa rakyat dibubarkan secara paksa oleh Gabungan Aparat Keamanan TNI-POLRI. Sehingga terpaksa rakyat memblokade jalan Abepura-Sentani dan melakukan aksi di depan Kantor DAP Expo Waena Abepura-Jayapura

05.


16 Octbr


Manado


Mahasiswa Papua se Sulawesi Utara melakukan aksi Longmarch dr USRAT ke Kota Manado. Aktivitas kota Manado sempat Lumpuh

06.


16 Octbr


Makasar


Mahasiswa Papua melakukan aksi di Aula Asrama Kamasan.

07.


17 Octbr


Jayapura


Ditemukan Mayat Sdr. Yosias Syet, pengawal dan anggota Penjaga Tanah Papua (PETAPA)

08.


17 Octbr


Jakarta


Mahasiswa Se Jawa-Bali kembali turun aksi di Jakarta. Titik aksi dari Bundaran HI, Perwakilan PBB, kedubes Inggris dan berakhir di Istana Negara

09.


20 Octbr


Jayapura


Aksi dibubarkan secara paksa oleh Gabungan Aparat Keamanan TNI dan POLRI. Mereka melakukan sweeping dan penangkapan 17 orang.

10.


22-23


Jayapura


Mahasiswa Universitas Cendrawasih melakukan aksi penolakan intervensi militer dengan melakukan pemalangan KAMPUS UNCEN.

B. Reaksi kelompok Peduli NKRI dan Respon Aparat Keamanan

Di Papua ada dua kelompok. Kelompok yang memperjuangkan hak-hak dasar yang disebut pro Papua M dan kelompok yang hanya menerima kenyataan atau kelompok Pro-NKRI. Dilihat dari aktifitas dari kedua kelompok tadi maka kelompok yang pertama selalu berjuang dengan sistematis dan berjuang dengan kekuatan moral sedang kelompok yang kedua akan muncul sewaktu-waktu bilamana ada gerakan aksi oleh kelompok pertama. Kelompok pertama, murni dari rakyat sedangkan kelompok berikutnya dibentuk dan atau tergantung dari Pemerintah secara khusus militer. Ketika muncul rencana dan aksi dukungan terhadap kegiatan IPWP di Inggris, seiring dengan itu muncul secara tiba-tiba mencuat sekelompok yang megatasnamakan kelompok Peduli NKRI. Mereka pada tanggal 13 October menggelar pertemuan dikediamanan Ondoafi Ramses Ohee. Acara ini dilanjudkan pembacaan dan penandatanganan sikap.



Beberapa komponen yang mengambil bagian dalam acara ini antara lain kelompok Barisan Merah Putih, FKPPI, pejuang Trikora, Veteran, Pelajar, Menwa, PKRI, GM Trikora. Dari beberapa kelompok yang telah disebutkan di atas, Kelompok Barisan Merah Putih baru dibentuk. Kelompok ini di ketuai oleh Ramses Ohee. Mereka pada 15 October menyerahkan Aspirasi penolakan kegiatan IPWP di Inggris ke pada DPRP yang diterima oleh Wakil Ketua III. Salah satu isi pernyataan mereka ialah NKRI sudah final. Sementara itu di Wamena 3 Oknum (Jimi Asso, Sadik Asso dan Amandus Mabel) yang mengaku diri sebagai anak-anak pejuang PEPERA menolak kegiatan IPWP. Sebelum mereka melakukan Jumpa Pers, pada hari sebelumnya Dandim Jayawijaya mengundang sejumlah orang yang mengaku diri kepalah Suku. Mereka mengadakan pertemuan di Kodim 1702 Jayawijaya untuk menolak kegiatan IPWP.

Tabel Berikut ini memperlihatkan aktifitas Kelompok Pro-NKRI



No.


Waktu


Bentuk kegiatan


Keterangan

01.


13 Octbr


Pertemuan dan pembacaan pernyaan sikap (KMP) Komponen Masyarakat Papua di kediaman Ramses Ohee




02.


15 Octbr


Penyerahan Pernyataan Sikap oleh KMP kepada DPRP




03.


16-20 Octbr


Panggung hiburan kel. Merah Putih di Taman Imbi


Kenyataan tidak ada masyarakat yang hadir

04.


17 Octbr


Pertemuan di Kodim 1702 Jayawujaya dengan sekelompok orang yang mengaku diri sebagai kepala suku.




05.


18 Octbr


Jumpa Pers Kel. Anak-anak Pejuang PEPERA di RRI






Semua aksi dan kegiatan bentuk apapun yang dilakukan kelompok pro NKRI difasilitasi dan dilindungi oleh Militer dan aparat sipil.

C. Analisis Situasi umum menjelang dan Pasca IPWP

Kegiatan IPWP di Inggris bagi rakyat Papua menjadi harapan baru akan masa depan bangsa Papua. Karena itu sejak dibentuknya Panitia di Inggris sekitar bulan Mei mendapat perhatian yang serius oleh rakyat Papua. Dalam berbagai kesempatan menjadi agenda pembicaraan mereka, terlebih satu minggu menjelang pelaksanaan kegiatan.

Gema kegiatan ini membangkitkan semangat rakyat. Situasi Papua pada tahun 1998-2000, masa dimana rakyat Papua mencatatnya sebagai masa emas, terkesan dihadirkan kembali pada akhir tahun ini. Semangat dan spontanitas mereka terlihat dari aksi demo damai dengan doa sejumlah kota baik di Papua dan luar Papua.

Pengerahan aksi secara besar-besar rakyat Papua dari Kab. Kerom, Jayapura dan kota Jayapura pada tanggal 16 dan 20 October merupakan salah satu puncak kebangkitan rakyat.

Sejalan dengan semangat kebangkitan rakyat Papua, dilain sisi aparat keamanan juga tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai manufer untuk menaklukkan kebangkitan rakyat. Berbagai operasi terbuka (sweeping) dan operasi tertutup dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan POLRI. Selain operasi tersebut aparat keamanan juga memfasilitasi kelompok sipil Papua pro-NKRI. Kelompok yang diketuai Ramses Ohee, untuk pertama kalinya mendeklarasikan kelompok barisan Merah-Putih. Jalannya kegiatan begitu meriah dan di falisitasi oleh Militer sendiri. Mereka secara tiba-tiba tampil di sejumlah media local dan juga nasional untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara aksi-aksi demontrasi damai yang hendak dilakukan oleh Panitia IPWP, Militer Indonesia tidak memberikan akses sedikitpun . Dengan kekuatan penuh gabungan TNI dan POLRI turun ke jalan-jalan umum dengan senjata lengkap. Aparat Militer juga mengerahkan panser-panser untuk membubarkan massa rakyat Papua. Situasi sedemikian mencekam. Orang-orang tua pelaku sejarah PEPERA yang masih hidup, mereka mengenang kembali situasi pada saat menjelang PEPERA tahun 1969. Ketika mereka mengenang kembali peristiwa masa lalunya, banyak orang yang mencucurkan air mata.

Bertolak dari fakta yang diungkapkan di atas, antara massa rakyat Papua yang mendukung peluncuran IPWP dan sekelompok orang yang menolak disertai dengan peran aparat keamanan dalam menanggapi aksi demo damai yang terjadi di Papua jika dilihat dengan baik sesunggunnya mengatar rakyat pada konflik horizontal maupun Vertikal. Kenyataan konflik tidak bisa dielakkan dan itu cepat atau lambat akan terjadi di Papua.

Bagi aparat keamanan, terciptanya konflik merukan harapan mereka. Sebab pengalaman selama ini dengan terjadi konflik mereka dengan leluasa akan menangkap pimpinan-pimpinan kaum pejuang demokrasi dan HAM di Papua. Hal ini semakin terbukti dengan dikeluarkannya surat pemanggilan sebagai saksi pada tanggal 16 October dari POLDA Papua terhadap saudara Buctar Tabuni dan Ketua Dewan Adat Papua, Bapak Forkorus Yaboisembut. Aksi dilakukan pada tanggal 16 Maret dan surat juga dikeluarkan pada tanggal yang sama.

Selain itu, bukan mustahil bahwa militer juga berharap Papua dari darurat sipil dijadikan darurat militer. Mungkin Ini doa dan harapan yang begitu lama namun belum terwujud.

Kedepan tindakan represif militer dalam menangani aksi demonstrasi damai di Papua menjelang dan pasca kegiatan IPWP akan meningkat. Sebab melalui salah satu media lokal Kapolresta Jayapura, Robert Jonzo sudah mengatakan bahwa setiap aksi-aksi yang bertentangan dengan NKRI tidak diijinkan untuk melakukan aksi damai. Sementara pada akhir tahun ini juga aksi massa rakyat Papua akan meningkat secara drastis. Beberapa momen yang akan diperingati rakyat Papua antara lain, tanggal 11 November hari kematian Pemimpin Besar Bangsa Papua, Bpk. Theis H. Eluay dan pada 1 dan 10 Desember memperingati hari HAM se dunia.

Pada akhir dari tulisan ini saya ingin mengutip puisi tradisional dari Rimba Afrika “setiap kali saat fajar menyingsing, seekor rusa terjaga, ia tahu hari ini ia harus lari lebih cepat dari seekor singa yang tercepat. Jika tidak, ia akan terbunuh. Setiap kali saat fajar menyingsing, seekor singa terbangun dari tidurnya. Ia tahu hari ini ia harus mampu mengejar rusa yang paling lambat. Jika tidak, ia akan mati kelaparan.”

Semoga kita bangkit dan berlari lebih dulu untuk menyelamatkan diri dan bangsa kita sebelum menjadi mangsanya singa yang selalu haus akan darah manusia Papua.

BAGIAN IV. PENUTUP

Dalam Laporan ini saya telah menulis gambaran umum berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi selama 7 tahun Otonomi Khusus diberlakukan di tanah Papua. Itu pun hanya sebagian kecil yang dapat saya mencatatnya. Banyak peristiwa pembunuhan, kematian dan berbagai ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Semua peristiwa yang terjadi di tanah Papua, rakyat Papua telah mengalami, melihat, mendengar dan mencatatnya dengan tinta emas bercampur darah mereka akan mengenang dan mewariskannya kepada anak cucu mereka, minimal selama 7 generasi.



Karena begitu banyak peristiwa ketidakadilan yang selalu terjadi di pelosok pedalaman, pegunungan, pesisir pantai, lembah dan rawa-rawa, diperbukitan, lereng gunung yang penuh salyu abadi maka hampir mustahil saya akan merekam dan membukannya pada lembaran ini. Namun saya jakin pasti suatu kelak akan terekam dan tercatat dengan baik semua isap tangis rakyat. Mereka hanya merindukan, keadilan, perdamaian dan kebebasan. Semoga Sang Khalik dapat mendengarkan-Nya.






[1] Proses Penculikan dan pembunuhan Pemimpin Besar Bangsa Papua, Bpk. Theys Hiyo Eluay oleh Anggota TNI dari Kesatuan Kopasus pada 10 November 2001, setelah pengesahan UU Otsus beberapa bulan kemudian merupakan bukti kekejaman Negara di Masa Otonomi Khusus yang tidak dapat disangkal

[2] Beberapa Inpres yang patut disebutkan antara lain; Inpres No.01 Thn 2003, Tentang Pemekaran Irian Jaya Barat, Inpres tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan di Tanah Papua dan Inpres tentang Pelarangan Simbol dan Lambang Separatis, yang semuanya saling bertolak belakang dengan UU Otonomi Khusus.

[3] Dalam realitasnya dari tiga sebab mendasar lahirnya UU No. 21 tentanag Otonomi Khusus tersebut di atas, Jakarta hanya memperhatikan aspek ketiga yakni tentang pembangunan. Dengan demikian amat teriihat jelas dalam pandangan Jakarta bahwa orang Papua menuntut pengakuan Hak Politiknya seakan karena soal makan-minum alias sandang, pangan dan papan. Sedangkan ke dua aspek mendasar lainnya diabaikan.

[4] Selengkapnya baca bukunya, Dr. Benny Giay. Tanggapan Masyarakat Terhadap Peristiwa Penculikan dan Pembunuhan Theys H. Eluay 10 November 2001. Pen. Deiyai/Yakama, 2002. Juga Lih. AMPTPI, Papua Genosaid; Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bertanggungjawab Atas Kematian Rakyat Papua, Jayayapura, 8 Juli 2007. Hal, 3-5.





[5] Sebelum Otsus Papua hanya 1 Provinsi namun pasca Otsus melalui Inpres No. 01 thn 2003 Jakarta secara paksa membentu Prov. IJB. Dan apa yang di sebutkan dalam table ini, berbagai pemekaran yang terjadi di 2 Prov. tersebut.

[6] Bdk. Laurike Moeliono: Panduan tentang Pencegahan HIV/AIDS Bagi Orang Papua; bagaimana Kitorang Bicara dengan Remaja Tentang HIV/AIDS di Tanah Papua.,. Terb. UNICEF Perwakilan Indonesia 2005. Hal. 20

[7] Disiarkan pada hari kamis pukul 21.00 WIB.

[8] Theo Van den Broek, OFM, J. Budi Hermawan OFM, Frederika Korain SH, Adolf Kambayong OFM, Memoria Pasionis di Papua; Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia 2001. Perc. SKP-LSPP, 2001.Hal. 40-70.

[9] Sesuai dengan pengamatan dan apa yang kami dengar dari orang-orang tua di Wamena bahwa ada beberapa rumah makan disimpan beberapa perempuan yang siap melayani seks (kemungkinan besar sudah kena HIV/AIDS). Hal ini terbukti pada tanggal 21 Mei 2007, pada saat AMPTPI setelah mengadakan seminar di Wamena sesuai dengan hasil seminar maka kami melakukan penertiban ternyata di beberapa rumah ditemukan beberapa perempuan malahan ada yang dalam keadaan tanpa berbusa. Untuk pengembangan usaha ini, Bupati Jayawijaya membantu dana 5-10 juta kepada pemilik warung/kios yang notabenenya orang pendatang.

[10] Dinas Kependudukan dan Penataan Provinsi Papua, 2006,

[11] Bdk. Artikel Dr. Jim Elmslie

INFO PAPUA: Papua Barat Berita

Indonesia Timor Timur selanjutnya?
New Statesman
26 Maret 2010, 15:04

Email artikel
Printer friendly page
Emas terbesar dan tembaga di dunia berdiri di antara Papua Barat dan harapannya untuk kemerdekaan. Julian Evansreports
New Guinea yang merupakan pulau terbesar ketiga di dunia, namun kita tahu sedikit tentang hal itu. Setengah bagian timur, Papua Nugini, dilihat sebagai masalah australia anak, mandiri tapi tidak mandiri. Setengah bagian barat, Papua Barat, kita tahu bahkan kurang.

Blipped negara ke barat berita-peta pada tahun 1996, ketika empat Inggris lulusan ilmu disandera oleh "Organisasi Papua" gerilyawan, tapi surat kabar diberhentikan orang Papua sebagai "Zaman Batu teroris". Dan ketika, pada tanggal 4 Juni tahun ini, Kedua Kongres Rakyat Papua dengan suara bulat menyatakan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia, hampir tak ada gumaman di pers Inggris.

Jakarta bereaksi lebih tegas, mengutuk kongres itu sebagai "tidak sah", peringatan Papua bahwa kemerdekaan adalah "bukan pilihan" dan bahwa pasukan keamanan akan bertindak untuk menjaga ketertiban. Amerika Serikat dan Jepang, diikuti oleh Uni Eropa, yang didukung Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid; Australia mengeluarkan pernyataan yang mengakui integritas teritorial Indonesia. The Indonesia kehadiran tentara dan polisi di Papua Barat telah diperkuat dari 8.000 menjadi 12.000, dan Jakarta telah memperingatkan lebih untuk datang.

Ada laporan di Asian pers bahwa, seperti yang terjadi di Timor Timur, milisi pro-Indonesia telah muncul. Belajar dari Timor Timur, Papua telah menyusun dan milisi mereka sendiri, di jalanan, di mana terdapat gangguan biasa, muncul sisi berimbang.

Bagi Indonesia, proklamasi kemerdekaan lain begitu cepat setelah kehilangan Timor Timur akan sulit untuk menelan. Namun kepedulian terbesar sejauh ini adalah Papua Barat sumber daya alam yang luar biasa.

Tersembunyi pada 4.000 meter di biru-hitam kisaran interiornya, Papua Barat memiliki cadangan terbesar emas di planet ini. Dalam laporan tahunan 1998 dari perusahaan pertambangan Inggris Rio Tinto plc, saham emas di New Guinea diberikan sebagai lebih dari 19 juta ons. Rio Tinto memiliki 12,5 persen saham di Grasberg Papua, ditambah lagi 40 persen saham dalam ekspansi. Tambang ini dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang berbasis di New Orleans, yang cadangan emas di Grasberg berdiri di 85 juta ons. Emas Grasberg is worth $ 21.5bn. Tambang juga merupakan sumber terbesar ketiga tembaga, dengan cadangan sebesar 32 juta ton.

Papua Barat adalah sebesar Spanyol, tetapi sebagian besar itu begitu padat dengan hutan dan rawa bahwa mereka tidak pernah dipetakan. Hanya lebih dari satu juta orang Papua (sisanya transmigran) milik ratusan suku klan, banyak yang tinggal jauh di hutan, tanpa ikatan etnis atau agama mereka penguasa muslim. Di dataran tinggi, orang-orang berburu kasuari dan kanguru pohon dengan busur dan anak panah, sementara para wanita tenaga kerja di kebun, memasak dan perawat: itu tidak jarang menemukan ibu menyusui dengan seorang anak di salah satu payudara dan di sisi lain anak babi . Untuk melihat hal-hal ini adalah untuk melihat awal kita kemanusiaan.

Padang gurun ini Freeport-McMoRan datang pada tahun 1967, dengan restu dari pemerintah Indonesia. Tidak ada tambang di bumi bergerak sebanyak batu setiap hari sebagai Grasberg. Ketika saya mengunjungi Papua Barat pada tahun 1986, perusahaan memproduksi 16.000 ton bijih per hari dari tambang di dekatnya. Dua tahun kemudian, Grasberg diungkapkan plug yang besar dari tembaga-bijih emas, yang telah berdiri di batu selama tiga juta tahun sebagai gletser khatulistiwa maju dan mundur di sekitarnya. Sekarang produksi adalah antara 200.000 dan 300.000 ton bijih per hari.

Freeport kontrak pertama ditandatangani dengan Indonesia pada bulan April 1967. Papua Barat telah datang di bawah pemerintahan Indonesia sementara empat tahun sebelumnya. Belanda tidak ingin menyerahkannya dengan sisa kerajaan Hindia Timur mereka, tapi Presiden Soekarno mulai memamerkan persahabatan baru dengan Uni Soviet, dan Amerika Serikat mengambil ketakutan. Persetujuan New York tahun 1962, ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi koreografer oleh Washington, membayar layanan bibir ke Bahasa Belanda desakan terhadap penentuan nasib sendiri. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia diizinkan enam tahun kekuasaan sementara sebelum itu untuk berkonsultasi di Papua apakah atau tidak mereka ingin dicaplok. Seperti di Timor Timur, pasukan Indonesia diberikan tanggung jawab untuk keamanan.

Yang konsultasi, yang dikenal sebagai "Act of Free Choice", diadakan pada 2 Agustus 1969. Papua yang 1.025 anggota dewan yang berkumpul di markas besar tentara di ibukota, Jayapura, diberitahu oleh utusan Presiden Suharto bahwa siapa pun yang memilih melawan Indonesia akan dicabut lidahnya atau akan ditembak di tempat. Pemungutan suara untuk integrasi bulat. Provinsi Irian Jaya telah dibuat, dan dunia disuguhi sebuah absurditas geopolitik: anti-kolonialisme dan neokolonialisme yang digunakan secara bergantian dalam kepentingan Amerika obsesi komunisme.

Antara tahun 1963 dan 1969, ada banyak operasi untuk memecahkan Bahasa Indonesia Papua protes, termasuk semak berdarah perang oleh OPM - Organisasi Papua Merdeka ( "Papua Merdeka") - perlawanan pejuang. Dalam 37 tahun sejak pasukan Indonesia tiba, setidaknya 45.000 diyakini telah tewas, kebanyakan di desa-desa dibom dan dibakar dan di depopulasi sistematis, pemerkosaan dan pembunuhan di luar hukum dari populasi. Pada tahun 1967 saja, 3.500 orang Papua dibunuh. Laporan kekejaman oleh tentara Indonesia telah menjadi begitu gigih itu, pada tanggal 5 April 1967 di House of Lords, Tuhan Ogmore menyerukan penyelidikan PBB. Itu juga merayakan hari bahwa Freeport penandatanganan kontrak.

Hubungan antara dua peristiwa ini lebih dari kebetulan. Perusahaan pertambangan ada menumpuk pada nilai. Tambang Grasberg pembangunan - tidak melupakan kontribusi Rio Tinto - begitu erat karier mirror Indonesia di Papua Barat itu patut dipertimbangkan dua secara paralel. Ada pertanyaan, misalnya, dari legalitas kontrak Freeport tahun 1967, sebuah kontrak Indonesia mungkin tidak memiliki hak legal untuk hibah. Terdapat juga ayat-ayat itu, antara 1991 dan 1997, perusahaan menyediakan jaminan pinjaman $ 673m untuk tujuan membeli saham Freeport selama tiga Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Suharto atau para menteri (salah satu pengusaha yang terlibat, Muhamad "Bob" Hasan, ajudan Soeharto yang memperkenalkan CEO Freeport Jim-Bob Moffett ke lingkaran keluarga presiden, ditangkap tahun ini sehubungan dengan kasus penipuan).

Pada bulan Juli 1999, saya terbang dari Darwin melintasi Laut Arafura ke Timika, timah yang mengepak-dan-beton kekacauan yang adalah titik pendekatan terdekat tambang; dari sebuah desa yang terdiri 200 orang 25 tahun yang lalu, sekarang memiliki populasi mendekati 80.000 .

Aku melakukan perjalanan pertama ke Aikwa sungai, semen leher berwarna air beberapa kilometer lebar yang menerima ribuan ton tailing tambang (batu bubuk kiri dari proses penggilingan) per hari. Aku berdiri di tanggul dengan manajer lingkungan Freeport, mengamati pemandangan terpencil di bawah langit menggelegar. Akhirnya, diperkirakan, 220 kilometer persegi dataran rendah Papua akan ditenggelamkan oleh tailing. Aku menunjuk ke cakrawala di jauh bank, terluka oleh pohon mati kilometer. Manajer berkata dengan riang: "Oh, mereka baru saja memiliki sistem akar mereka dicekik oleh tailing. Tak sedap dipandang, bukan? Tapi kami akan memotong mereka."

Pemandangan hilir tidak dapat mempersiapkan Anda untuk tambang. Pertama, ada jalan akses yang spektakuler. Tidak ada kaki bukit: puncak biru rentang Jayawijaya meledak secara vertikal ke atas melalui titik beku kabut sutra, jadi insinyur hanya Freeport mencukur puncak-puncak dari garis tepi pisau-pegunungan sampai permukaannya cukup lebar untuk dua 40-ton truk untuk berlalu. Lebih tinggi, saluran pipa tambang tersebut berjalan telanjang di pinggir jalan, membawa pergi berkonsentrasi bijih besi tanker yang sedang menunggu di pantai. Pada tahun 1977, sebagai pembalasan expropriations tanah dan hanya bersenjatakan pisau gergaji besi, OPM pejuang dan penduduk desa memotong pipa ini. Tentara membalas dengan Operasi Tumpas ( "Operasi Annihilation"), pengeboman, meroket dan pemberondongan desa dengan US-disediakan OV-10 Bronco pesawat tempur.

Di Mile 68, ada Tembagapura, tambang tampak membosankan kotapraja; di Mile 74, sebuah trem kabel transport Anda kilometer terakhir dan satu setengah melalui awan ke puncak Grasberg. Iris seperti telur rebus, kerucut terbalik besar di tengahnya adalah pendalaman dari tahun ke tahun sebagai bijih besi yang terkutuk dan terbawa ke permukaan dalam yang tidak pernah berakhir kafilah dari 200-ton truk.

Untuk suku Amungme dataran tinggi, di tambang yang tanahnya berdiri, hasilnya telah menjadi bencana rohani. Bumi mereka berjalan pada nenek moyang mereka adalah ibu, gunung kepalanya. Setiap kali seseorang meninggal, mereka dulu dibawa ke puncak Grasberg. Tambang adalah mencongkel keluar otak ibu mereka di depan mata mereka.

Tambang dan infrastruktur adalah karya teknik yang tak diragukan, namun orang Papua 'kebencian datang di bawah beberapa judul: perusahaan pemindahan paksa di dataran tinggi di dataran rendah berawa; rumor berlebih hubungan dekat dengan militer Indonesia; dengan catatan lingkungan dan dugaan tanggung jawab untuk pelanggaran hak asasi manusia; dan uang. Mana uang? Papua Barat harus menjadi provinsi paling bankable di republik, namun tetap ekonomis mundur, kekayaannya tersedot ke Freeport pemegang saham dan ke Jakarta.

Namun mungkin pertanyaan utama bahkan bukan tentang uang. Sebagai kepala kantor keuskupan Katolik, Bruder Theo van den Broek, dikatakan: "Ini adalah: tanah saya. Aku. Di mana aku dalam seluruh cerita ini?"

Mungkin karena bau Freeport perubahan politik, pada tahun lalu, telah bergerak cepat batu. Sebulan yang lalu, sebuah slide batu limbah ke Danau Wanagon dikuburkan empat karyawan kontraktor dan melukai 18 lainnya. Bruder Theo percaya bahwa kecepatan ekstraksi besar yang menyebabkan masalah-masalah lingkungan. Meskipun perusahaan telah menyatakan tagihan bersih kesehatan dari audit lingkungan hidup yang independen, walikota wilayah Timika baru-baru ini memerintahkan masyarakat setempat untuk berhenti makan Tambelo - bekicot air yang merupakan pokok dari makanan dataran rendah - karena dicurigai kadar tembaga tinggi. Pada konsentrasi kurang dari dua bagian per juta (ppm), tembaga dapat menyebabkan kerusakan usus dan lainnya. Aikwa's tembaga yang tingkat sekitar 10ppm; logam lainnya yang berkaitan dengan bijih emas-bantalan termasuk merkuri, arsenik, barium, kadmium dan timah. CEO bersemangat Freeport membubarkan dampak lingkungan dari tambang sebagai "setara dengan saya kencing di Laut Arafura".

Tetapi sumber utama kemarahan tetap perusahaan hubungan dengan militer Indonesia. Freeport tidak dapat memisahkan diri dari tentara: tentara adalah karena Freeport ada di sana. Reguler Papua protes terhadap tambang secara rutin dipenuhi oleh tentara pembalasan. Sebuah laporan Gereja Katolik mengikuti serangkaian serangan militer di 1994-95, bagian dari "operasi pembersihan" terhadap OPM, tercantum pembunuhan, penyiksaan, penahanan dan penghilangan orang Papua. Kasus yang paling terkenal adalah tentang lima orang dari keluarga Kwalik. Ditangkap dan disiksa, mereka kemudian menghilang dan masih hilang. Beberapa bulan kemudian, Kwalik lain, seorang mantan guru bernama Kelly, diculik dan disandera kelompok riset Inggris ilmuwan.

Sehari sebelum aku pergi Timika, saya bertemu dengan Kelly Kwalik ibu, Ibu Josefa, seorang tokoh kuno terikat di kain terang, seperti dipoles dan dibungkus dengan hati-hati antik. Dia telah menemukan dirinya dalam penjara pada tahun 1995 "karena mereka pikir aku memberi perintah. Aku berada di dalam penjara selama satu bulan dan tiga hari. Ini adalah toilet dengan air sampai ke lutut." The "toilet" Josefa disebutkan adalah wadah pengangkutan baja beku. Dia dan sembilan orang lain yang harus berdiri di kotoran mereka sendiri selama satu bulan. Dia menjadi buta mata kirinya sebagai hasilnya.

Bruder Theo berpendapat bahwa ada antara 2.000 dan 4.000 tentara dan pasukan khusus pasukan di sekitar Timika, lebih banyak di desa-desa sekitar tambang. "Mereka meminta mobil dan fasilitas, dan Freeport setuju. Salah satu eksekutif senior berkata kepadaku:" Kami tidak menyukainya, tapi kami merasa aman. "" Selama kunjungan saya, saya diperkenalkan kepada sejumlah pejabat Freeport, termasuk seorang Amerika bernama Tom Green, yang bertanggung jawab atas "kantor penghubung masyarakat". Kemudian saya menemukan bahwa, sebelum bergabung dengan Freeport, ia pernah menjadi atase militer di kedutaan AS di Jakarta.

Kembali di London, saya menerima beberapa surat dari pengacara Amerika yang mewakili orang-orang suku Amungme. Lengkap tetapi mengungkapkan, mereka mengandung bukti bahwa Freeport telah dianggarkan untuk melengkapi militer untuk memungkinkannya melaksanakan peran kekerasan. Pada tahun tersebut - mungkin pada paruh kedua tahun 1990-an - perusahaan keuangan budgetingto bangunan markas militer, rumah jaga, barak, lapangan parade, amunisi-penyimpanan, air, listrik dan bahan bakar instalasi, bola voli dan tenis, tiang-tiang bendera dan tulisan isyarat. Dalam daftar persyaratan untuk proyek Freeport arsitek, draughtsmen dan insinyur, penyediaan telah dibuat selama dua tentara penasihat. Jumlah yang besar, mengingat bahwa surat-surat tidak lengkap: untuk tentara $ 5.160.770, untuk polisi $ 4.060.000.

Pada akhir bulan lalu, ketua Kongres Rakyat Papua, Theys Eluay, dan wakilnya, Tom Beanal, yang akan bertemu Presiden Wahid di Jakarta untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan kongres. Pertemuan itu dibatalkan, dan Eluay dan Beanal mungkin segera menghadapi tuduhan pengkhianatan. Tidak ada pihak yang memiliki ruang untuk manuver. Jika nasib Papua Barat masih merupakan masalah dalam negeri, Presiden Wahid kemungkinan akan tunduk kepada para jendral, dan nasionalisme Papua akan terkandung oleh penindasan militer. Tapi ada masalah, juga, dalam mengambil isu Papua Barat menentukan nasib sendiri kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karena setiap diplomat PBB tahu, Indonesia telah memiliki pelajaran baru-baru ini dalam konsep keadilan internasional - di Timor Timur - dan tidak akan mentolerir lain. Papua Barat bahkan lebih penting ke Jakarta, dan Papua nasionalisme lebih berpotensi tidak stabil, di dalam dan di luar Indonesia. Grasberg, 4.000 meter di selatan-barat dataran tinggi, adalah tempat berpijak ekonomi. Freeport adalah salah satu terbesar di Indonesia pajak dan royalti sumber-sumber dan memiliki lisensi untuk calon pelanggan lain-hektar 2,6 juta daerah, sejauh perbatasan Papua Nugini. Kemungkinan kekayaan mineral mengungkapkan bahwa Jakarta tidak akan meninggalkan tanpa perlawanan.

Perkelahian Oleh karena itu, semua juga mungkin. Jika poli-vertikal bergerak untuk mengamankan kemerdekaan Papua goyah gagal atau terlalu lama, komandan OPM mengindikasikan bahwa strategi masa depan mereka akan berkonsentrasi pada penargetan ekonomi. Freeport adalah rentan terhadap serangan gerilya: Grasberg pekerja ingat, mengingat bahwa ada yang bekerja di sana, bagaimana Panguna menguntungkan tambang di Bougainville dekat Pulau ini ditutup pada awal 1990-an: semua Tentara Revolusioner Bougainville harus dilakukannya adalah meledakkan pembangkit listrik dan pembunuhan beberapa ekspatriat. Panguna belum dibuka kembali. Tanpa kehadiran tentara Indonesia dan kesiapan untuk menimbulkan pembalasan, yang perkasa Grasberg akan terekspos seperti Panguna.
http://www.newstatesman.com/200007100026

INFO PAPUA : West Papua News

Indonesia's next East Timor?
By New Statesman
Mar 26, 2010, 15:04

Email this article
Printer friendly page
The biggest gold and copper mine in the world stands between West Papua and its hopes for independence. Julian Evansreports
New Guinea is the third-largest island in the world, yet we know little of it. The eastern half, Papua New Guinea, is seen as Australia's problem child, independent but not self-reliant. Of the western half, West Papua, we know even less.

The country blipped on to the western news-map in 1996, when four British science graduates were taken hostage by "Free Papua" guerrillas, but newspapers dismissed the Papuans as "Stone Age terrorists". And when, on 4 June this year, the Second Papuan People's Congress unanimously declared West Papua's independence from Indonesia, there was barely a murmur in the British press.

Jakarta reacted more forcefully, condemning the congress as "illegitimate", warning Papuans that independence was "not an option" and that security forces would act to maintain order. The United States and Japan, followed by the European Union, backed Indonesia's president, Abdurrahman Wahid; Australia issued a statement acknowledging Indonesia's territorial integrity. The Indonesian army and police presence in West Papua has been reinforced from 8,000 to 12,000, and Jakarta has warned of more to come.

There are reports in the Asian press that, as happened in East Timor, pro-Indonesian militias have appeared. Learning from the East Timorese, Papuans have assembled their own militias and, on the streets, where there are regular disturbances, the sides appear evenly matched.

For Indonesia, another proclamation of independence so soon after the loss of East Timor would be hard to swallow. But its greatest concern by far is West Papua's extraordinary natural resources.

Hidden at 4,000 metres in the blue-black ranges of its interior, West Papua possesses the largest reserve of gold on the planet. In the 1998 annual report of the British mining company Rio Tinto plc, gold stocks in New Guinea are given as just over 19 million ounces. Rio Tinto has a 12.5 per cent shareholding in Papua's Grasberg mine, plus a further 40 per cent share in its expansion. The mine is owned by Freeport-McMoRan Copper & Gold, based in New Orleans, whose gold reserves at Grasberg stand at 85 million ounces. Grasberg's gold is worth $21.5bn. The mine is also the third-largest source of copper, with reserves of 32 million tonnes.

West Papua is as big as Spain, but large parts of it are so dense with jungle and swamp that they have never been mapped. Just over a million Papuans (the rest are transmigrants) belong to hundreds of tribal clans, many living deep in the bush, with no ethnic or religious ties to their Muslim rulers. In the highlands, the men hunt cassowary and tree kangaroos with bows and arrows, while the women labour in the gardens, cook and nurse: it isn't uncommon to find a nursing mother with a child at one breast and a piglet at the other. To see these things is to glimpse our earliest humanity.

To this wilderness came Freeport-McMoRan in 1967, with the blessing of the Indonesian government. No mine on earth moves as much rock each day as Grasberg. When I visited West Papua in 1986, the company was producing 16,000 tonnes of ore a day from a nearby mine. Two years later, Grasberg disclosed its huge plug of copper-gold ore, which had stood in the rock for three million years as equatorial glaciers advanced and retreated around it. Now production is between 200,000 and 300,000 tonnes of ore a day.

Freeport's first contract was signed with Indonesia in April 1967. West Papua had come under interim Indonesian rule four years earlier. The Dutch had not wanted to hand it over with the rest of their East Indies empire, but President Sukarno began to flaunt his new friendship with the Soviet Union, and the United States took fright. The New York Agreement of 1962, brokered by the United Nations but choreographed by Washington, paid lip service to Dutch insistence on self-determination. Under the agreement, Indonesia was allowed six years of interim rule before it had to consult the Papuans as to whether or not they wanted to be annexed. As in East Timor, Indonesian troops were given responsibility for security.

That consultation, known as the "Act of Free Choice", was held on 2 August 1969. The 1,025 Papuan council members who assembled at the army headquarters in the capital, Jayapura, were told by President Suharto's envoy that anyone who voted against Indonesia would have his tongue torn out or be shot on the spot. The vote for integration was unanimous. The province of Irian Jaya was created, and the world was treated to a geopolitical absurdity: anti-colonialism and neocolonialism being used interchangeably in the interests of America's obsession with communism.

Between 1963 and 1969, there were countless Indonesian operations to break Papuan protests, including a bloody bush war by OPM - Organisasi Papua Merdeka ("Free Papua Movement") - resistance fighters. In the 37 years since Indonesian troops arrived, at least 45,000 are believed to have been killed, mostly in villages bombed and burned and in the systematic depopulation, rape and extrajudicial murder of the population. In 1967 alone, 3,500 Papuans were killed. Reports of atrocities by Indonesian soldiers had become so persistent that, on 5 April 1967 in the House of Lords, Lord Ogmore called for a UN investigation. That was also the day that Freeport celebrated the signing of its contract.

The connection between these two events is more than coincidental. Mining companies exist to pile on value. The Grasberg mine's development - not forgetting the contribution of Rio Tinto - so closely mirrors Indonesia's career in West Papua that it is worth considering the two in parallel. There is the question, for example, of the legality of Freeport's 1967 contract, a contract Indonesia probably had no legal right to grant. There have also been revelations that, between 1991 and 1997, the company provided loan guarantees of $673m for the purpose of buying Freeport stock for three Indonesians with close ties to President Suharto or his ministers (one of the businessmen involved, Mohammed "Bob" Hasan, the Suharto aide who introduced Freeport's CEO Jim-Bob Moffett into the president's family circle, was arrested this year in connection with a fraud case).

In July 1999, I flew from Darwin across the Arafura Sea to Timika, the flapping tin-and-concrete mess that is the nearest approach point to the mine; from a village of 200 people 25 years ago, it now has a population approaching 80,000.

I travelled first to the Aikwa river, a cement-coloured throat of water several kilometres wide that receives thousands of tonnes of mine tailings (the rock powder left from the milling process) per day. I stood on the levee with Freeport's environmental manager, surveying a desolate spectacle under a thunderous sky. Eventually, it is estimated, 220 square kilometres of Papuan lowlands will be drowned by tailings. I pointed to the horizon on the far bank, scarred by kilometres of dead trees. The manager said cheerfully: "Oh, they've just had their root systems suffocated by tailings. Unsightly, aren't they? But we'll be cutting them down."

The sight downriver cannot prepare you for the mine. First, there is the spectacular access road. There are no foothills: the blue peaks of the Jayawijaya range burst vertically upwards through the freezing silken mists, so Freeport engineers simply shaved off the crests of a line of knife-edge ridges until the surface was wide enough for two 40-tonne trucks to pass. Higher up, the mine's pipeline runs bare by the roadside, carrying away the ore concentrate to the waiting tankers on the coast. In 1977, in retaliation for land expropriations and armed only with hacksaw blades, OPM fighters and villagers cut this pipe. The army retaliated with Operasi Tumpas ("Operation Annihilation"), bombing, rocketing and strafing villages with US-supplied OV-10 Bronco warplanes.

At Mile 68, there is Tembagapura, the mine's dull-looking township; at Mile 74, a cable tramway transports you the last kilometre and a half through the clouds to the Grasberg's summit. Sliced like a boiled egg, the huge inverted cone at its centre is deepening year by year as the ore is blasted out and borne to the surface in a never- ending caravan of 200-tonne trucks.

For the highland Amungme tribe, on whose land the mine stands, the result has been a spiritual cataclysm. The earth they walk on is their ancestral mother, the mountain her head. Whenever someone died, they used to be taken to the Grasberg's summit. The mine is gouging out their mother's brains before their eyes.

The mine and its infrastructure are an undoubted engineering masterpiece, yet the Papuans' resentment comes under several headings: the company's forcible resettlement of highlanders in the swampy lowlands; the rumours of over-close ties to the Indonesian military; its environmental record and alleged responsibility for human-rights abuses; and money. Where is the money? West Papua should be the most bankable province in the republic, but it remains economically backward, its riches siphoned off to Freeport stockholders and to Jakarta.

Yet perhaps the main question is not even about money. As the head of the Catholic diocese office, Brother Theo van den Broek, puts it: "It is: my land. Me. Where am I in this whole story?"

Possibly because Freeport smells political change, in the past year, it has been moving rock fast. A month ago, a slide of rock waste into Lake Wanagon buried four contractor's employees and injured 18 others. Brother Theo believes the enormous speed of extraction is causing environmental problems. Although the company has claimed a clean bill of health from an independent environmental audit, the mayor of the Timika region recently ordered local people to stop eating tambelo - a water snail that is a staple of the lowland diet - because of suspected high copper levels. At concentrations of less than two parts per million (ppm), copper can cause intestinal and other damage. The Aikwa's copper level is around 10ppm; other metals associated with gold-bearing ores include mercury, arsenic, barium, cadmium and lead. Freeport's ebullient CEO dismisses the environmental impact of the mine as "the equivalent of me pissing in the Arafura Sea".

But the chief source of anger remains the company's ties with the Indonesian military. Freeport cannot dissociate itself from the army: the army is there because Freeport is there. Regular Papuan protests against the mine are routinely met by army reprisals. A Catholic Church report following a series of army attacks in 1994-95, part of a "cleansing operation" against the OPM, listed killings, torture, detention and disappearance of Papuans. The most notorious case was of five men from the Kwalik family. Arrested and tortured, they subsequently vanished and are still missing. Several months later, another Kwalik, an ex-teacher named Kelly, abducted and held hostage the group of British research scientists.

The day before I left Timika, I met Kelly Kwalik's mother, Ibu Josefa, an old- fashioned figure bound in bright cloth, like a polished and carefully wrapped antique. She had found herself in jail in 1995 "because they thought I was giving orders. I was in jail for a month and three days. It was a toilet with water up to my knees." The "toilet" Josefa mentioned was a freezing steel freight container. She and nine others had had to stand in their own excrement for a month. She became blind in her left eye as a result.

Brother Theo reckons that there are between 2,000 and 4,000 army and special forces troops around Timika, more in the hamlets surrounding the mine. "They ask for cars and facilities, and Freeport agrees. One senior executive said to me: 'We don't like it either, but we feel safe.'" During my visit, I was introduced to a number of Freeport officials, including an American called Tom Green, in charge of the "community liaison office". Later I found that, prior to joining Freeport, he had been a military attache at the US embassy in Jakarta.

Back in London, I received some papers from an American lawyer who had represented the Amungme people. Incomplete but revealing, they contained evidence that Freeport has budgeted to equip the military to enable it to perform its violent role. In the year in question - probably the second half of the 1990s - the company was budgetingto finance military headquarters buildings, guard-houses, barracks, parade grounds, ammunition-storage, water, power and fuel installations, tennis and volleyball courts, flagpoles and signwriting. In a list of requirements for Freeport project architects, draughtsmen and engineers, provision had been made for two army advisers. The amounts are substantial, given that the papers weren't complete: for the army $5,160,770, for the police $4,060,000.

At the end of last month, the chairman of the Papuan People's Congress, Theys Eluay, and his deputy, Tom Beanal, were due to meet President Wahid in Jakarta to present the congress's independence proclamation. The meeting was cancelled, and Eluay and Beanal may soon face treason charges. Neither side has room for manoeuvre. If West Papua's fate remains an internal matter, President Wahid is likely to defer to his generals, and Papuan nationalism will be contained by military repression. But there are problems, too, in taking the issue of West Papuan self- determination back to the United Nations.

As every UN diplomat knows, Indonesia has had a recent lesson in the concept of international justice - in East Timor - and will not tolerate another. West Papua is even more vital to Jakarta, and Papuan nationalism more potentially destabilising, inside and outside Indonesia. Grasberg, 4,000 metres up in the south-west highlands, is an economic beachhead. Freeport is one of Indonesia's biggest tax and royalty sources and has a licence to prospect another 2.6 million-hectare area, as far as the Papua New Guinea border. It is likely to reveal mineral wealth that Jakarta will not abandon without a fight.

A fight is, therefore, all too likely. If poli-tical moves to secure Papuan independence fail or falter too long, OPM commanders have indicated that their future strategy will concentrate on economic targeting. Freeport is vulnerable to guerrilla attack: Grasberg workers remember, given that some were employed there, how the profitable Panguna mine on nearby Bougainville Island was closed in the early 1990s: all the Bougainville Revolutionary Army had to do was blow up a power plant and murder a couple of expatriates. Panguna has not reopened. Without the Indonesian army's presence and readiness to inflict reprisals, the mighty Grasberg mine would be as exposed as Panguna.
http://www.newstatesman.com/200007100026

Dua Kubu Gereja Bentrok

Dua Kubu Gereja Bentrok
Tiga Luka, 3 Motor Dibakar, Ruang Kuliah dan 1 Rumah Dirusak Polisi Lepaskan Tembakan Untuk Tenangkan Massa

JAYAPURA—Diduga dipicu perebutan kekuasaan Yayasan Sekolah Tinggi Teologia (STT) Baptis Papua di Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, yang sudah menjadi persoalan lama, akhirnya pecah pada Jumat (19/3) pukul 14.00 WP kemarin.
Saling serang disertai bidikan anak panah terjadi antar dua kubu, sedikitnya tiga orang dilaporkan jadi korban dalam peristiwa itu. Sayangya hingga berita ini naik cetak indentitas korban tersebut belum diketahui.
Dua kubu saling berlawanan tersebut adalah kubu Pirinus Kogoya dan milik Socrates Sofyan Yoman. Tidak tanggung-tanggung tiga orang terluka parah, dari informasi yang diperoleh di lapangan, satu korban terkena tembakan anak panah tepat mengenai badannya, dan lainnya terkena hantaman benda keras, tepat di kepala bagian belakang. Selain korban luka-luka juga tiga unit motor yang di parkir di halaman kampuspun ikut ludes terbakar karena amukan massa, dan dua gedung kuliah, serta rumah milik salah satu dosen ikut dirusak massa.

Kejadian yang bermula hanya terjadi di dalam areal kampus itu pun meluas sampai ke luar, bahkan dari pantauan wartawan Harian Bintang Papua di lapangan, dua kubu ini saling berhadapan muka dan melempar batu ke arah masing-masing.
Peristiwa ini membuat warga menjadi panik, pasalnya kejar-kejaran antara dua kubu terjadi di sepanjang jalur jalan utama Abepura-Jayapura.
Beruntung polisi yang tiba di TKP 15 menit setelah aksi pecah, dapat mengusai ketegangan yang ada, tembakan untuk menghalau kedua kubu agar menghentikan aksinya pun tidak terhindar. Namun sayangnya polisi yang berhasil memenangkan massa, kembali harus melepaskan tembakan setelah 30 menit dapat mengusai TKP, pasalnya beberapa warga masyarakat dari salah satu kubu mencoba menyerang kubu lainnya yang berhasil ditenangkan aparat kepolisian.
Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiayawan yang langsung turun ke lapangan kepada wartawan mengatakan, untuk sementara ini polisi melakukan pendekatan untuk menenangkan kedua kubu yang bertikai, dan sementara ini ada dua korban yang berhasil diindentifikasi.
“Ini masalah lama, masalah gereja, jadi kita masih selidiki lebih lanjut, sementara ada dua korban ” singkat Kapolres.
Sementara itu, dari pantauan Bintang Papua higga pukul 17.00 WP kemarin, lokasi TKP masih terlihat tegang, satu kubuh masih bertahan, melengkapi diri mereka dengan panah, tombak, parang serta benda-benda keras lainnya. Sementara itu salah satu kubu, berada di luar TKP dan terlihat berkumpul di jalan masuk kantor Dinas Otonom Kota Raja, polisi masih terus melakukan penjagaan di TKP guna mencegah terjadi serangan susulan dari kedua kubu ini. (hen)

emove DAP International Open Calls

emove DAP International Open Calls

Jayapura-Papua Customary Council (DAP) will not use the methods of struggle hidden Underground again to deal with the international communities to immediately realize the sovereignty of the Nation To Nation West Papua, but it's time to open to the world struggle will be intensified international fight in the year 2010 it.
Open struggle for the immediate realization Political Rights Papua Nations officially launched Forkorus Yoboisembut DAP chairman who immediately distributed to the International World.
This was conveyed to the Press Forkorus Yobisembut, Friday (19 / 3) in Abepura. Say, this appeal followed up his speech at the time Kelly Kwalik killed. One of the DAP chairman's speech item, ie, DAP provides deadlines until February 2010 to the Government of Indonesia for responding what the West Papuan nation fight for the rights politics.

But it turns out, what's so demands DAP has been no attempt to realize soon. This makes the DAP will take steps further, because for this DAP is still appreciates the Indonesian government to act to resolve political disputes and the status of Natural Resources, Social, Economic Papuan People's nation.
Forkorus said, after the time limit of the fore in February and there was no sign of effort and good will shown, then this is when DAP has taken action to further political and Indonesian Governments should not masalahkan political steps taken by DAP.
It's time to take steps DAP politics and policy in resolving the political status of West Papua nation which has been valid since May 1, 1961. It is said also that the background of light action DAP released publicly open to the International based on facts that occurred in Papua to a number of humanitarian issues, the dynamics of political, social, economic and others. The People's Voice West Papua who shouted, said Forkorus is an underlying thing that DAP Struggle The Papuan people's voice can be heard.
The DAP's call issued by Number: 005 / Ketum-DAP / III / 2010 on the settlement of the dispute between the Nation and the Government of West Papua, the Indonesian nation, a call addressed to all parties at regional and international interest in the country of Papua and its natural resources and Papuan indigenous people continue to struggle in a peaceful and still uphold democracy and human rights.
The contents of the call will be sent to the nation the nation in the international community is that the problems in West Papua that has occurred and lasted from 1963 until now, no matter the domestic chores aatau Indonesian government, but disputes between the two countries, between West Papua and the Nation Indonesia on the political status of Papua and the seizure of land and natural resources.
Described, such as disputes over points has made the life of West Papua indigenous people do not feel calm, comfortable and healthy, so that the indigenous population demographics of western Papua sifnifikan not develop, either from the quality and quantity, this can be proved, that in 1969 indigenous people of Papua's population numbered approximately 900,000 indigenous people jiwasekarang Papuan population just over 800,000, up to 2010 recorded 1.5 million people, this amount when compared to East Papua (PNG) the same race at the 1969 population of approximately 900,000 inhabitants and is now the number of Papua New Guinea's population is 7 million people in the same period.
Problems indigenous population of Papua is not developed, by the DAP is considered as an indication that genocide has occurred creeping slowly but surely.
Next DAP rate Otsus Law, Law on Regional Government and a number of other laws and regulation applicable in Papua since 1969 until now 2010 can not guarantee future rights of the indigenous communities of Papua.
Described, and the original indigenous peoples of Papua and termarjinal which increasingly became the minority and tend toward extinction genocida Akiba, this is apparent on the existing village village in Papua, which is considered as a place to live and bekembangnya indigenous population of Papua in quantity and quality, accompanied by cultural customs increasingly eroded into extinction, soil indigenous land as economic support first and foremost from the loss of majority ownership to the people of Papua, where the processing and use of forests without the MoU with the indigenous community forest owners from each tribe.
Seeing the reality of the classic problems of social conflict, economic to political status of Papua Nations, said the DAP would play Forkorus transparently political lobbying by the International World, and the Indonesian Government should not struggle DAP ne katakana separatist struggle, emphasized that political disputes should be resolved Papua, DAP supports dialogue process was initiated, but the struggle is known to go the International World, because the dispute because the status of Papua PEOPLE who have dianeksasikan politics.
DAP continues to support dialogue initiated Father Neles and LIPI, Chairman of DAP is considered that if the dialogue occurs, should be fair, should not PEPERA incident occurred in 1969 when the People of Papua Nations was not involved in it, in case the problems discussed is the problem Nations people of Papua, he said . (Ven)

DAP Keluarkan Seruan Terbuka Internasional

DAP Keluarkan Seruan Terbuka Internasional

JAYAPURA—Dewan Adat Papua (DAP) tidak akan mengunakan cara- cara perjuangan Bawah Tanah yang tersembunyi lagi untuk berhubungan dengan dunia Internasional untuk segera mewujudkan Kedaulatan sebagai Bangsa Bagi Bangsa Papua Barat, melainkan sudah saatnya perjuangan terbuka kepada Dunia Internasional akan gencar diperjuangkan dalam tahun 2010 ini.
Perjuangan terbuka untuk segera mewujudkan Hak Politik Bangsa Papua secara resmi dikeluarkan Ketua DAP Forkorus Yoboisembut yang segera disebarluaskan kepada Dunia Internasional.
Demikian disampaikan Forkorus Yobisembut kepada Pers, Jumat (19/3) di Abepura. Dikatakan, seruan ini menindaklanjuti pidatonya pada saat Kelly Kwalik dibunuh. Salah satu butir pidato Ketua DAP, yakni DAP memberikan deadline hingga Februari 2010 kepada Pemerintah Indonesia untuk meresponi apa yang Bangsa Papua Barat Perjuangkan yakni Hak Politiknya.

Namun ternyata, apa yang jadi tuntutan DAP belum ada upaya segera merealisasikannya. Hal ini membuat DAP akan mengambil langkah- langkah lebih jauh,sebab selama ini DAP masih menghargai Pemerintah Indonesia agar bertindak dalam menyelesaikan sengketa status Politik dan Sumber Daya Alam, Social, Ekonomi Rakyat bangsa Papua.
Forkorus mengatakan, setelah batas waktu yang ditentukan yakni Februari dan bulan kedepannya ternyata tidak ada upaya dan tanda baik yang mau ditunjukkan, maka saat inilah DAP telah mengambil tindakan Politik yang lebih jauh dan Pemerintah Indonesia tidak boleh masalahkan langkah politik yang diambil DAP.
Sudah waktunya DAP mengambil Langkah dan kebijakan Politiknya dalam menyelesaikan status Politik Bangsa Papua Barat yang telah sah sejak 1 Mei 1961. Dikatakan juga bahwa latarbelakang tindakan terang terangan DAP yang dikeluarkan terbuka kepada Internasional berdasarkan kenyataan yang terjadi di Papua terhadap sejumlah masalah kemanusiaan, dinamika Politik,social, ekonomi dan lainnya. Suara Rakyat Bangsa Papua Barat yang berteriak, kata Forkorus adalah suatu hal yang melatarbelakangi Perjuangan DAP supaya suara rakyat Bangsa Papua dapat didengar.
Adapun seruan DAP yang dikeluarkan dengan Nomor : 005/ Ketum- DAP /III/ 2010 tentang penyelesaian sengketa antara Bangsa Papua Barat dan Pemerintah Bangsa Indonesia, seruan yang ditujukan kepada semua pihak ditingkat regional dan Internasional yang berkepentingan dengan Tanah Air Papua dan sumber Daya Alamnya serta Masyarakat asli Papua yang terus berjuang secara damai dan tetap menjunjung demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
Isi seruan yang akan dikirimkan kepada Bangsa bangsa di dunia Internasional adalah bahwa persoalan di Tanah Papua Barat yang telah terjadi dan berlangsung sejak 1963 sampai sekarang, bukanlah persoalan dalam negeri aatau urusan rumah tangga Pemerintah Indonesia tetapi persengketaan antara dua Negara, yaitu antara Bangsa Papua Barat dan Indonesia tentang status Politik bangsa Papua dan perebutan tanah serta sumber Daya Alam.
Dijelaskan, persengketaan tersebut seperti poin diatas telah membuat kehidupan orang asli Papua barat tidak merasa tenang, nyaman dan sehat, sehingga secara demografi populasi masyarakat asli Papua barat tidak berkembang secara sifnifikan, baik dari kualitas maupun kuantitas, hal ini dapat dibuktikan, bahwa pada tahun 1969 populasi orang asli Papua berjumlah kurang lebih 900.000 jiwasekarang populasi orang asli Papua hanya 800.000 jiwa, hingga 2010 tercatat 1,5 juta jiwa, jumlah ini bila dibandingkan dengan Papua Timur(PNG) yang sama ras pada 1969 populasinya berjumlah kurang lebih 900.000 jiwa dan sekarang jumlah populasi Papua New Guinea adalah 7 juta jiwa dalam kurun waktu yang sama.
Masalah populasi penduduk asli Papua yang tidak berkembang, oleh DAP dianggap sebagai indikasi bahwa telah terjadi creeping genocide secara perlahan namun pasti.
Selanjutnya DAP menilai UU Otsus, UU Otonomi Daerah dan sejumlah peraturan perundang undangan lain yang berlaku di Tanah Papua sejak 1969 sampai sekarang 2010 tidak dapat menjamin masa depan hak hidup masyarakat asli Papua.
Dijelaskan, masyarakat adat dan asli Papua yang semakin termarjinal dan menjadi minoritas dan cenderung menuju kepunahan akiba genocida, hal ini nampak pada kampung kampung yang ada di Papua yang dianggap sebagai tempat hidup dan bekembangnya populasi orang asli Papua secara kuantitas maupun kualitas, disertai adat budaya yang semakin terkikis menuju kepunahan, tanah tanah adapt sebagai penunjang ekonomi yang pertama dan utama mulai kehilangan hak kepemilikan secara mayoritas bagi orang Papua, dimana pengolahan dan pemanfaatan hutan tanpa MoU dengan masyarakat adapt pemilik hutan dari setiap suku.
Melihat kenyataan permasalahan klasik konflik social, ekonomi hingga status Politik Bangsa Papua, maka DAP kata Forkorus akan memainkan lobi Politik secara transparan dengan Dunia Internasional, dan Pemerintah Indonesia tidak boleh katakana perjuangan DAP alah perjuangan separatis, ditegaskan bahwa sengketa Politik Papua harus diselesaikan, DAP mendukung proses dialog yang sedang digagas, namun perjuangan go Internasional sudah diketahui Dunia,sebab sengketa BANGSA Papua karena status Politiknya yang telah dianeksasikan.
DAP tetap mendukung Dialog yang digagas Pater Neles dan LIPI, Ketua DAP ini menilai bahwa jika dialog terjadi, hendaknya adil, tidak boleh kejadian pada 1969 PEPERA terjadi dimana Rakyat Bangsa Papua tidak terlibat didalamnya, pada hal masalah yang dibahas adalah masalah rakyat Bangsa Papua, ujarnya. (ven)

Massa Minta Dukungan Obama PDF Cetak E-mail Kamis, 18 Maret 2010 22:26 Massa Minta Dukungan Obama Untuk Mewujudkan Kemerdekaan ‘Bangsa Papu

JAYAPURA—Komite Nasional Papua Barat (KNPB) beserta pendukungnya menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP di Jalan Samratulangi, Kota Jayapura, Kamis (18/3). Aksi unjukrasa ini merupakan kelanjutan aksi yang dilakukan di Sentani dan depan Kantor Pos dan Giro Abepura sejak pagi kemarin. Massa menuntut DPRP memfasilitasi sejumlah perwakilan KNPB beserta elemen elemen pendukungnya untuk berangkat menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menurut rencana akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta pada pekan depan.
Massa sempat mengancam apabila DPRP tak memfasilitasi pertemuan KNPB beserta pendukungnya, akan menduduki halaman DPRP hingga tuntutan bertemu Presiden Obama direalisasikan. Alasannya, Presiden Amerika Omaba , mesti bertanggungjawab atas segala ketidakadilan yang dilakukan terhadap hak- hak rakyat Papua Barat.

Dikatakan, masalah Papua tak pernah diselesaikan pemerintah RI, padahal bangsa Papua Barat pernah menikamti kemerdekaannya sejak tahun 1962, tapi pemerintah Indonesia mengambil kembali dimana saat ini bangsa Papua dininabobokan melalui pemberian dana Otonomi Khusus dari pemerintah Indonesia sebagai suatu upaya membungkam rakyat Papua.
“Kami menolak Otonomi Khusus bagi rakyat Papua dan akan terus menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat lepas dari NKRI,” ujar massa. “Keinginan bangsa Papua Barat untuk merdeka tak pernah ditanggapi pemerintah Indonesia. Padahal bangsa Papua Barat ingin hidup aman dan tenteram di tanah yang Tuhan berikan kepada mereka”.
Menurut massa, salah satu agenda kunjungan Presiden Obama adalah melakukan dialog antara Papua—-Jakarta. Padahal rencana dilakukan dialog Papua—Jakarta selama ini mendapat penolakan dari sejumlah massa yang tergabung didalam pro otonomi. Massa juga membentangkan spanduk dan pamlet antara lain berbunyi Rakyat Papua menuntut segera membebaskan Tapol/Napo tanpa syarat, Reviev Ulang Pepera 1969, Dengan tegas rakyat Papua menolak dialog Jakarta—Papua, Segera Tutup PT Freeport Indonesia serta segera tarik militer dari Papua.
“Kami secara khusus ingin menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama agar mendesak pemerintah RI untuk memberikan referendum kepada bangsa Papua Barat untuk mengurus nasibnya sendiri atau menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat,” ujar salah seorang koordinator aksi. Disambut pekikan massa dengan yel Hidup Referendum, Otsus Gagal dan lain lain.
Setelah sejam menggelar orasi muncul para anggota DPRP yang keluar dari ruangan masing masing dan menunggu di pintu utama Gedung DPRP menemui para pengunjukrasa. Mereka masing masing Yunus Wonda (Wakil Ketua I), Carolus Boli (Anggota Komisi C, Boy Dawir (Wakil Ketua Komisi D), Adolf Asmuruf (Anggota Komisi D), Nason Uti (Anggota Komisi D), Hagar Aksamina (Anggota Komisi E), Jefri Kaunang (Anggota Komisi D), Tony Irfandi (Anggota Komisi C), Ananias Pigay (Wakil Ketua Komisi E) dan Magdalena Matuan (Anggota Komisi E).
Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda di hadapan massa KNPB mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemerintah RI bahwa KNPB beserta elemen elemen pendukungnya ingin bertemu untuk menyampaikan kemerdekaan dan hak hak hidup bangsa Papua Barat.
Massapun akhirnya dengan tertib memberikan kesempatan kepada para wakil rakyat untuk kembali keruangannya masing masing agar perwakilan KNPB beserta elemen elemen pendukungnya dapat menemui dan memberikan tuntutan untuk disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan pemerintah RI.
Massa yang tiba di Perempatan Taman Imbi, itu didahului barisan sepeda motor yang langsung memasuki pintu gerbang Gedung DPRP dan melakukan aksinya memutar disekitar rumah rakyat ini. Setelah itu muncul barisan massa membawa spanduk, pamlet dan bendera berwarna merah. Mereka dihentikan 2 kendaraan lapis baja dan petugas gabungan dari Polresta Jayapura dan Satuan Brimob Polda Papua. Tiba tiba muncul massa yang datang dari arah Polda Papua dan langsung bergabung bersama massa yang berkumpul di Taman Imbi, Kota Jayapura.
Setelah dilakukan pen­­dekatan dari petugas Polresta Jayapura yang dipimpin Kabag Ops Polresta Jayapura AKP Dominggus Rumaropen SSos, akhirnya massa diizinkan untuk memasuki Halaman Gedung DPRP. Massapun masuk dan berlari mengelilingi taman air mancur ditengah Gedung DPRP sambil meneriakan yel Papua Merdeka yang dipimpin seorang pria yang berdiri diatas mobil yang disiapkan sebelumnya.
Beberapa saat kemudian, Koordinator Lapangan aksi unjukrasa menenangkan massa kemudian dilakukan orasi dan pembacaan puisi dari masing masing elemen pendukung KNPB yang isinya menuntut pemberian referendum bagi rakyat Papua Barat untuk mengurus dirinya sendiri terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hingga berita ini diturunkan massa KNPB dan elemen- elemen pendukungnya masih menduduki Halaman Gedung DPRP.
Sempat Palang Uncen Waena
Sebelumnya massa berkumpul di Kampus Uncen baru Waena. Dalam aksi yang diawali dengan pemalangan di Gapura Kampus Uncen Baru Waena sekitar pukul 09.00 WIT, tidak lama kemudian massa melakukan long marc menuju putaran taksi Perumnas III yang telah terlebih dahulu didrop pasukan keamanan dari kepolisian. Dari panatauan Bintang Papua, di mata jalan masuk ke Kampus Waena tersebut massa kemudian ditemui Pembantu Rektor III Drs. Paulus L Holmers,M.Si. dan Kapolsekta Abepura AKP Yafet Karafir. Setelah berdialog beberapa saat, kemudian disepakati untuk menjaga agar aksi demontrasi tidak terjadi anarkisme. Massa akhirnya bersedia diangkut dengan truk yang disediakan aparat kepolisian menuju DPRP.
Dan dalam perjalanan, sesampainya di Perumnas II Waena, massa dari Ekspo Waena datang sebanyak dua truk beserta puluhan pengendara sepeda motor, sehingga jumlah truk yang tadinya enam bertambah jadi delapan truk pengangkut para demonstran.
Paulus L Holmers mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan pelarangan kepada penanggungjawab aksi demontrasi yang memanfaatkan Uncen sebagai titik kumpul massa. ‘’Demo ini dari tahun ke tahun Uncen jadi sasaran titik kumpul massa. Pertimbangan pertama adalah mereka menganggap bahwa massa ada di sini. Kemudian mereka menganggap di Uncen Baru Waena ini menjadi tempat empuk bagi mereka. Berulang kali kita sudah himbau melalui surat tertulis tetapi mereka tetap melakukan. Dan ini tahun ini dilakukan sebagian besar mahasiswa,’’ ungkapnya saat ditemui di sela-sela memberikan arahan kepada pendemo untuk tertib.
Dan karena sebagian, besar pendemo adalah mahasiswa, Paulus L Holmers mengharapkan tidak terjadi anarkisme. ‘’Saya harap demo ini dilakukan secara baik, secara berwibawa karena ini mahasiswa yang demo. Bukan rakyat-rakyat biasa yang demo. Kemudian menghindarkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang menjurus ppada anarkis. Kami sangat tidak harapkan itu,’’ ungkapnya dengan tegas. (mdc/ven/cr-10)

destroy the state agency law, the special autonomy undfang papua

Amirudin Elsam political analyst Al Rahab says, almost all state institutions are not well studied with the Law of Special Autonomy (Autonomy) Papua number 21 in 2001. In fact destroy it.

"Autonomy Law of Papua was not used again. Since it was changed to 15 products other rules are conflicting, "said Amirudin in Photo Exhibition and Public Discussion Save the Humans and Forests of Papua in the Commission's office, Wednesday (24 / 2).

For example, Amirudin said, about local elections in Papua. When referring to the Autonomy Law, the election conducted directly by the people of Papua. But the government issued Government Regulation number 2005 of 6-year local elections by the DPRD. "This is opposite Autonomy Law on direct election by the people," he said.

Similarly, out of the Constitutional Court decision on 1 February. The Constitutional Court decided that the addition of 11 seats in the House of Representatives of Papua as the implementation of the Law of Papua Special Autonomy.
According Amirudin, the Constitutional Court did not think the criteria, how the election and handed back to the governor. "It sent people of Papua infringe own," he lamented.

From these facts, assess Amirudin not one of consistency among state agencies to resolve the issue of Papua. In fact, to cover up the failures, the issue of separatism is used as a safe haven in politics. This is an irony because for 40 years Papuan issue has a solution not go exactly.

Executive Secretary of the NGO Cooperation Forum in Papua J Manufandu Septer said, the existence of Autonomy Law became a problem in Papua, not the solution.

Fundamental problems in Papua it was not resolved until now though it was introduced Autonomy. Septer then presented a number of other issues about the land of Papua pengkaplingan for investment. "Dikapling land for oil and gas interests, mining, minerals, HTI, concessions," he said.

So the only vacant land conservation areas. "Would there have been no orangkah," he questioned the motives pengkaplingan it.

While the population living below the poverty line just to be around the area rich in natural resources. Conflict also broke out in almost all areas, whether it is political conflict, economic, social and cultural.

Septer and suggested the importance of dialogue to resolve all the problems in the land of Papua. Dialogue, he said, facilitated by a moderator who can hold parties in conflict in Papua. At the same military that the number should be reduced from the land of Papua and rebuild public trust to the government.

Source: TEMPO Interactive

Hundreds of students joined in the West Papua National Committee, Thursday (18 / 3) held a demonstration related to the plan Barack Hussein Obama's visit to Indonesia.

Students Uncen rate, the American president's visit was only for investment purposes PT. Freeport. While to discuss the issue of Papua are not included in the agenda of Obama's visit.

"We know that Obama's arrival only for investment purposes Freeport," said Benjamin Murib, a demonstrators.

Benjamin insists that the sequence of events human rights violations (Human Rights) that occurred in Papua triggered 'business' security PT. Freeport.

"When Freeport still operating in Papua, human rights violations would still occur. The people who always sacrificed. Therefore, President Obama must be responsible for a series of human rights violations and conflict in Papua, "cried Benjamin.

KNPB rallies began in the morning around 09.00 CET at the entrance to campus Uncen Waena. After doing oration, the mass toward the Papuan People's Representative Council (DPRP) using hundreds of motorbikes and 11 trucks.

SPG Waena on the road, the mass could be stopped by police for carrying a banner that read "People of Papua Refrendum Demand" and pampflet that smells 'independence'. After negotiations, the mass toward the DPRP in strict police escort. (Ronald Manufandu)

Mahasiswa Papua Minta Bertemu Obama

Jika sebelumnya, saat demonstrasi di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama, kini mereka justru mendesak untuk bertemu dengan presiden dunia itu.

Mahasiswa yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ingin menyampaikan agar Obama menangani permasalahan pertambangan Freeport yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta Amerika mendesak PBB untuk menggelar referendum di Papua.

Juru Bicara KNPB, Mak Tabuni, Kamis (18/3/2010), kepada wartawan di sela-sela demo di DPR Papua, menuturkan, pertemuan langsung dengan Presiden Obama penting agar Amerika Serikat mendengar langsung kejadian di Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) juga harus menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Kami tuntut agar AS mendesak PBB dan Indonesia mencabut neokolonialisme di Papua," katanya.

Mereka juga meminta agar Presiden Obama mengagendakan kunjungannya ke Indonesia dengan singgah di Papua. Mereka ingin Obama melihat sendiri aktivitas pertambangan Freeport di Mimika yang menelantarkan masyarakat setempat.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 300 orang pemuda-pemudi Papua ini diisi orasi sejumlah elemen aktivis Papua. Mereka ditemui Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda.

"Aspirasi akan kami bawa ke Jakarta. Kami pasti tindak lanjuti permintaan mahasiswa untuk bertemu Obama," kata Yunus, meski ia tidak dapat menjamin pertemuan itu karena menyangkut protokoler Pemerintah AS dan Indonesi

Mahasiswa Papua Minta Bertemu Obama

Jika sebelumnya, saat demonstrasi di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama, kini mereka justru mendesak untuk bertemu dengan presiden dunia itu.

Mahasiswa yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ingin menyampaikan agar Obama menangani permasalahan pertambangan Freeport yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta Amerika mendesak PBB untuk menggelar referendum di Papua.

Juru Bicara KNPB, Mak Tabuni, Kamis (18/3/2010), kepada wartawan di sela-sela demo di DPR Papua, menuturkan, pertemuan langsung dengan Presiden Obama penting agar Amerika Serikat mendengar langsung kejadian di Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) juga harus menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Kami tuntut agar AS mendesak PBB dan Indonesia mencabut neokolonialisme di Papua," katanya.

Mereka juga meminta agar Presiden Obama mengagendakan kunjungannya ke Indonesia dengan singgah di Papua. Mereka ingin Obama melihat sendiri aktivitas pertambangan Freeport di Mimika yang menelantarkan masyarakat setempat.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 300 orang pemuda-pemudi Papua ini diisi orasi sejumlah elemen aktivis Papua. Mereka ditemui Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda.

"Aspirasi akan kami bawa ke Jakarta. Kami pasti tindak lanjuti permintaan mahasiswa untuk bertemu Obama," kata Yunus, meski ia tidak dapat menjamin pertemuan itu karena menyangkut protokoler Pemerintah AS dan Indonesi

महासिस्वा दान पेमुदा पापुआ मिनट प्रेसिडें ओबामा बेर्तेमु देंगन मस्यराकत PAPUA

Mahasiswa Papua Minta Bertemu Obama
Kamis, 18 Maret 2010 | 15:28 WIB
Mahasiswa dan pemuda Papua, Kamis (18/3), menari-nari di sela-sela demonstrasi di DPR Papua di Jayapura Papua. Mereka mendesak agar bertemu Presiden Obama saat kunjungannya ke Indonesia.

JAYAPURA, KOMPAS.com — Jika sebelumnya, saat demonstrasi di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura, mahasiswa Papua menolak kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama, kini mereka justru mendesak untuk bertemu dengan presiden dunia itu.

Mahasiswa yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ingin menyampaikan agar Obama menangani permasalahan pertambangan Freeport yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka juga meminta Amerika mendesak PBB untuk menggelar referendum di Papua.

Juru Bicara KNPB, Mak Tabuni, Kamis (18/3/2010), kepada wartawan di sela-sela demo di DPR Papua, menuturkan, pertemuan langsung dengan Presiden Obama penting agar Amerika Serikat mendengar langsung kejadian di Papua.

"Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) juga harus menjadi tanggung jawab Amerika Serikat. Kami tuntut agar AS mendesak PBB dan Indonesia mencabut neokolonialisme di Papua," katanya.

Mereka juga meminta agar Presiden Obama mengagendakan kunjungannya ke Indonesia dengan singgah di Papua. Mereka ingin Obama melihat sendiri aktivitas pertambangan Freeport di Mimika yang menelantarkan masyarakat setempat.

Demonstrasi yang diikuti sekitar 300 orang pemuda-pemudi Papua ini diisi orasi sejumlah elemen aktivis Papua. Mereka ditemui Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda.

"Aspirasi akan kami bawa ke Jakarta. Kami pasti tindak lanjuti permintaan mahasiswa untuk bertemu Obama," kata Yunus, meski ia tidak dapat menjamin pertemuan itu karena menyangkut protokoler Pemerintah AS dan Indonesia.
sumber;http://internasional.kompas.com/read/2010/03/18/15283286/Mahasiswa.Papua.Minta.Bertemu.Obama